Pemberedelan Media Massa pada Masa Orde Baru

KOMPAS.com - Orde Baru menjadi salah satu periode di mana banyak terjadi peristiwa pemberedelan media massa.

Pada awalnya, pemerintah Orde Baru menjanjikan kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pers.

Namun, seiring berjalannya waktu, kebebasan pers pada masa Orde Baru tidak lagi terwujud.

Bahkan, menurut catatan sejarah, pada masa ini, terdapat kurang lebih 70 surat kabar yang diberedel.

Tidak hanya itu, banyak juga wartawan yang ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah.

Lantas, mengapa terjadi pemberedelan media massa pada Orde Baru dan bagaimana kronologinya?

Baca juga: Kelemahan Pemerintahan Orde Baru

Menghalau kritik terhadap pemerintah

Masa pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto selama sekitar 32 tahun, sejak 1966-1998.

Masa kepemimpinan Presiden Soeharto memang banyak menuai kontroversi dari masyarakat, salah satunya kebijakan Fusi Parpol (penggabungan partai politik).

Alhasil, tidak sedikit pemberitaan di media yang memberi kritik terhadap kebijakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto.

Pemerintah Orde Baru yang tidak menerima kritik dari media massa, memberedel banyak media.

Pemberedelan media massa dilakukan untuk menghalangi berita atau narasi kritis terhadap pemerintah.

Soeharto melarang penerbitan beberapa media massa pada saat itu karena sejumlah alasan lainnya, salah satunya berkaitan dengan isu mahasiswa yang menolak pencalonannya kembali sebagai presiden Indonesia.

Akibatnya, Soeharto melarang beberapa media massa beroperasi selama dua minggu.

Baca juga: Alasan Soeharto Dapat Memimpin Selama 32 Tahun

Peristiwa pemberedelan media massa

Peristiwa Malari 1974

Kebebasan pers mulai sirna ketika terjadi Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974).

Pada 15 Januari 1974, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka datang untuk bertemu dengan Soeharto.