Membandingkan Kebijakan Pembangunan Rumah yang Diusung Tiga Capres-Cawapres

KOMPAS.com - Isu perumahan rakyat menjadi salah satu persoalan yang belum terselesaikan di Indonesia. Mulai dari masih banyaknya masyarakat yang tinggal rumah tidak layak huni hingga bahkan belum memiliki rumah.

Dikutip dari unggahan akun Instagram Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada Jumat (19/01/2024), berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023, backlog kepemilikan rumah sebesar 9,9 juta unit.

Untuk itu, isu perumahan rakyat bisa menjadi salah satu kebijakan yang patut dilihat dari tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Lantas, bagaimana kebijakan pembangunan perumahan rakyat yang diusung tiga pasangan capres dan cawapres?

1. Anies-Cak Imin

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menargetkan backlog kepemilikan rumah berkurang menjadi 8 juta unit pada tahun 2029.

Target itu dijalankan dengan menyediakan hunian layak, dekat pusat kota, dan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan, termasuk anak muda dan pekerja informal.

Lalu, menyediakan KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk anak muda yang belum memiliki rumah, serta menyediakan hunian layak dengan sistem sewa yang terjangkau.

Baca juga: Kejar Zero Backlog 2045, Pemerintah Perlu Bangun 1,3 Juta Rumah Per Tahun

Di samping itu, Anies-Cak Imin memiliki agenda khusus yang berisi kebijakan yang bermanfaat bagi 28 kelompok masyarakat, atau disebut dengan 28 simpul kesejahteraan.

Salah satunya bagi kelompok generasi Z dan Milenial, yaitu menyediakan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang tersambung dengan transportasi umum.

Anies juga pernah menyampaikan bahwa dia berjanji memberikan kemudahan akses KPR untuk semua lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal dan independen.

Tidak hanya memfasilitasi mereka yang ada di sektor formal, tapi juga sektor informal, non formal, dan independen karena kelompok ini yang merasakan dampak.

"Sehingga akses KPR lebih meningkat dan semua merasakan dan ini akan kita lakukan," jelas Anies dalam Talkshow Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta (10/11/2023).

Selain itu, Anies juga ingin membuat suku bunga KPR menjadi lebih terjangkau agar memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah.

"Kami ingin suplai kebutuhan rumah ditopang sistem pembiayaan yang membuat satu suku bunga, jadi lebih terjangkau dan mekanisme jadi lebih mudah," lanjutnya.

Oleh karena itu akan ada dua program, yaitu suku bunga KPR 5 persen dan penjaminan lewat negara untuk masyarakat pekerja informal yang ingin mengakses KPR.