31 Tower Rusun Telah Dibangun di Papua, Ada Terbaru buat ASN Kemenkeu

KOMPAS.com - Sepanjang tahun anggaran 2015-2023, Kementerian PUPR telah membangun rumah susun (rusun) di Provinsi Papua sebanyak 31 tower.

Terdiri dari Rusun ASN sebanyak 6 tower, Rusun ASN PUPR 2 tower, Rusun MBR 2 tower, Rusun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (LPKB) 5 tower, Rusun Peserta Didik Perguruan Tinggi 6 tower, Rusun Polri 7 tower, dan Rusun TNI 3 tower.

Terbaru, Rusun Negara ASN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diresmikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR M. Zainal Fatah, dan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto pada Kamis (01/02/2024).

Baca juga: Ada Rusun Sewa Rp 10.000 Per Bulan di Jakarta Ramah Difabel

"Rumah Susun Kementerian Keuangan dibangun dengan mekanisme Multi Years Contract Tahun Anggaran 2022-2023 dengan Desain Tipe Bangunan 36/3 lantai," ujar Sekjen Zainal Fatah dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Pembiayaan pembangunan rusun yang terletak di Jayapura ini merupakan hasil kolaborasi dari anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 28,8 miliar dan anggaran Kemenkeu sebesar Rp 12,5 miliar.

Rusun ini memiliki kapasitas 44 unit yang dapat menampung 176 orang. Dilengkapi dengan 44 set meubelair yang terdiri dari tempat tidur utama, tempat tidur susun, lemari 2 pintu, lemari 1 pintu, sofa 2 seater, meja makan, meja tamu, kursi, serta termasuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) berupa perkerasan/paving blok, lampu taman, dan drainase.

Menkeu Sri Mulyani berharap Rusun Negara ASN Kemenkeu ini dapat memenuhi kebutuhan hunian bagi para pegawai yang bertugas di Jayapura, Papua, sehingga dapat meningkatkan kinerja.

"Sebelum ada rusun ini, saya dengar ada kekurangan 50 hunian untuk pegawai Kemenkeu di Papua Dengan adanya rusun ini saya harapkan dapat mengisi kekurangan tersebut dan memenuhi kebutuhan tadi," imbuhnya.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan serah terima kelola Rusun Negara ASN Kemenkeu Jayapura yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perumahan PUPR Iwan Suprijanto dan Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi.