Pemerintah Pertimbangkan Flat 35 Jepang Jadi Skema Pembiayaan Rumah Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengadopsi Flat 35, sebagai skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Flat 35 yang telah sukses dijalankan di Jepang, ini merupakan skema pinjaman perumahan dengan suku bunga tetap yang disediakan oleh Badan Pembiayaan Perumahan Jepang atau Japan Housing Finance Agency (JHF) bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, usai penandatanganan Nota Kerja Sama antara BP Tapera dan JHF, di Langham Hotel Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Dipertimbangkannya Flat 35 sebagai opsi terkait pembiayaan rumah subsidi karena telah teruji selama puluhan tahun.

Selain itu juga selaras dengan transformasi yang tengah diinisiasi BP Tapera untuk secara mandiri tidak lagi tergantung pada APBN.

Baca juga: Kata Basuki, Antrean KPR FLPP Tahun 2024 Sudah Capai 16.000

"Jika kelak kita adopsi, ini nantinya tidak hanya bagi MBR, juga bisa berpindah ke komersil, mandirilah swasta dari situlah kita mulai kolaborasi," ujar Herry.

Dia berharap dengan penandatangan kerja sama ini, BP Tapera bisa belajar melakukan transformasi model bisnis yang melayani kebutuhan pembiayaan perumahan dengan cakupan lebih luas.

Herry menjelaskan, skema pembiayaan Flat 35 yang telah dijalankan JHF memiliki banyak keunggulan. Tak hanya tenor pinjaman panjang hingga 35 tahun yang memunginkan jumlah angsuran menjadi lebih kecil, juga menawarkan suku bunga rendah dan murah.

Hal lain yang menarik adalah hunian-hunian yang layak untuk dibiayai dengan skema Flat 35 juga berkualitas dengan material yang terkurasi dengan baik serta ramah lingkungan.

Selain itu yang bisa diduplikasi dari konsep Flat 35 adalah bisa disekuritisasi di pasar modal yang bisa menjadi sumber pembiayaan KPR.

Untuk mendukung ekosistem ini, Pemerintah akan mengoptimalisasi peran PT Sarana Multigrya Finansial (Persero) atau SMF.

"Saya kira Flat 35 ini bagus kalau kita adopsi. Karena dengan 20 tahun skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), kita tidak bisa beli rumah susun di perkotaan. Makanya kita harus dorong sehingga cicilannya lebih murah selain skema stairchasing ownership," tutur Herry.

Saat ini, skema Flat 35 tengah dalam tahap diskusi dalam ekosistem pembiayaan perumahan untuk dapat dimodifikasi dengan skema pembiayaan lainnya.

"Saya sudah coba diskusi dengan teman-teman di ekosistem. Kami coba adopsi itu bagaimana konsep yang sama bisa kita lakukan di Indonesia. Lagi kami hitung-hitung siapa yang berperan di depan, siapa yang berperan di belakang termasuk tingkat suku bunganya," tandas Herry.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menambahkan, kendati kerja sama ini merupakan kali kedua yang dilaksanakan, namun hingga saat ini belum ada grant atau komitmen dana yang dikucurkan oleh JHF dalam mendukung BP Tapera melakukan upaya transformasi model bisnis pembiayaan perumahan subsidi.

"Saat ini komitmen dana belum ada. Namun, tidak menutup kemungkinan, mereka akan membawa grant atau apapun dari institusi keuangan Jepang untuk disalurkan kepada BP Tapera," imbuh Adi.

Kendati demikian, Adi memastikan, kerja sama ini akan memperkuat hubungan kerja sama di bidang penelitian dan program terkait pembiayaan perumahan bersubsidi dan dukungan pasar perumahan.

"Sekaligus melakukan eksplorasi solusi untuk masalah perumahan, bertukar informasi dan program di bidang perumahan," tuntasnya.