Janji Anies bila Terpilih, Bakal Mudahkan KPR untuk Pekerja Informal

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden Anies Baswedan memberi janji kemudahan program perumahan bila dirinya terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang.

Kemudahan yang akan diberikan adalah akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk semua lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal dan independen.

Tidak hanya memfasilitasi mereka yang ada di sektor formal, tapi juga sektor informal, non formal, dan independen karena kelompok ini yang merasakan dampak.

"Sehingga akses KPR lebih meningkat dan semua merasakan dan ini akan kita lakukan," jelas Anies dalam Talkshow Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta (10/11/2023).

Selain itu, Anies juga ingin membuat suku bunga KPR menjadi lebih terjangkau agar memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah.

"Kami ingin suplai kebutuhan rumah ditopang sistem pembiayaan yang membuat satu suku bunga, jadi lebih terjangkau dan mekanisme jadi lebih mudah," lanjutnya.

Oleh karena itu akan ada dua program, yaitu suku bunga KPR 5 persen dan penjaminan lewat negara untuk masyarakat pekerja informal yang ingin mengakses KPR.

Baca juga: Rumah Tapak Masih Jadi Favorit di Daerah Sekitar IKN

"Melalui program tersebut diharapkan dapat mencapai visi 2 juta hunian yang terintegrasi di Indonesia bisa terealisasi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdilah menyatakan, Apersi terus berkomitmen untuk berkontribusi membangun rumah rakyat.

Dalam Rakernas ini, Apersi menyoroti kebijakan pembuatan sumur untuk rumah tangga harus berizin.

“Ini akan menjadi masalah karena nanti masyarakat seluruhnya mengebor air untuk rumah tangga harus izin. Kalau di undang-undang bumi dan air kan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini dibuat peraturan harus berizin," tegas Junaidi.

Junaidi juga menyoroti syarat realisasi KPR yang mencantumkan poin harus memiliki sumber air.

"Jika sumber air tidak ada, pasti efeknya ke realisasi. Jaringan PDAM juga belum ke semua daerah. Nah itu, bagaimana memaksa masyarakat untuk mandiri sementara pemerintah tidak menyiapkan infrastrukturnya," tandas Junaidi.