Rekayasa Lalin, Mitigasi Macet 3 Tahun di Proyek Tol JORR Elevated

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai upaya mitigasi kemacetan di proyek Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami, pemerintah akan menerapkan rekayasa lalu lintas selama 3 tahun.

Pasalnya, proyek yang membentang dari Jatiasih hingga persimpangan Ulujami tersebut ditargetkan mulai digarap pada Juli 2024 sampai dengan Maret 2027.

"Mitigasi tadi karena kan ini elevated di atas JORR yang di bawah, tentu manajemen traffic ini perlu kita lakukan. Nanti kita koordinasi dengan Kepolisian terkait manajemen traffic-nya," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir pada Selasa (17/10/2023).

Direktur Utama PT Jakarta Metro Expressway (JKTMetro) Danni Hasan selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menambahkan, ada sekitar 400.000-500.000 kendaraan yang melintasi Tol JORR eksisting per hari.

Oleh karena itu, dirinya mengklaim bahwa tidak mungkin proyek ini dibangun tanpa metodologi yang benar.

"Untuk project ini kita akan lakukan dengan sistem precast, precast pier, precast pier head, kemudian dengan erection antara span by span. Dengan demikian diharapkan tidak akan mengganggu dengan lalu lintas di bawahnya," ucap Danni.

Baca juga: Pembebasan Lahan Proyek Tol JORR Elevated Telan Rp 1,68 Triliun

Selain itu, proyek juga akan dilaksanakan pada pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB agar tidak mengganggu pengguna Tol JORR eksisting.

Sebelumnya, telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) oleh BPJT dan BUJT JKTMetro, pada Rabu (12/10/2023).

Pemenang lelang Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami telah ditetapkan berdasarkan Surat Menteri PUPR pada 12 Juli 2023 yang diprakarsai Konsorsium PT Marga Metro Nusantara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Acset Indonusa Tbk, yang kemudian membentuk BUJT JKTMetro.

Pembangunan Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami dengan total panjang mencapai 21,6 kilometer dengan biaya investasi sebesar Rp 21,26 triliun dan masa konsesi 45 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).