Bereskan Kemiskinan di Kalsel, 625 Rumah Dibedah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Esktrem (PKE) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menjadi salah satu program Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini tengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal tersebut dilaksanakan dengan menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk 625 rumah tidak layak huni (RTLH) di lima kabupaten/kota di Kalsel.

“Melalui penyaluran BSPS atau bedah rumah ini, kami ingin masyarakat merasakan hasil pembangunan infrastruktur dan perumahan sekaligus upaya PKE di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam rilis, Kamis (10/8/2023).

Menurut Iwan, target pemerintah dalam PKE di Indonesia diharapkan bisa selesai pada tahun 2024.

Baca juga: Paruh Tahun 2023, Sebanyak 4.637 RTLH di Sumsel Beres Dibedah

Dengan rumah layak huni, pemerintah berharap kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan bisa lebih sejahtera.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II Hujurat menerangkan, pihaknya ingin agar masyarakat Kalsel sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem.

Dalam penyaluran dana BSPS ini, nantinya masyarakat akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Sehingga, mereka bisa membangun serta meningkatkan kualitas rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni.

“Kementerian PUPR mengucurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 12,5 miliar untuk penyaluran BSPS sebanyak 625 unit RTLH di Kalsel," tambah Hujurat.

Penyaluran terbesar berada di Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Kotabaru.

Program BSPS ini membantu meningkatkan kualitas rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dengan mengacu pada syarat konstruksi bangunan yang baik.