Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera Masih Butuh Dana Rp 30 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Total dana yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) tahap 1 dan 2 adalah sekitar Rp 30 triliun.

"Untuk tahap 1 ini sampai tahap 2 kita sudah hitung, kita masih membutuhkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 30 triliun lagi," kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Kendati demikian, Tiko mengatakan kebutuhan dana tersebut tidak harus berasal dari PMN, melainkan bisa juga melalui Availability Payment (AP).

"Tahap 1 tahap 2 itu sampai Jambi 2024 akhir, tahap 3 tahap 4 (wewenang) pemerintahan baru. Nanti pasti punya prioritasnya seperti apa kita lihat," imbuh Tiko.

Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto mengatakan, selama 6 tahun terakhir Hutama Karya sudah membangun sekitar 1.000 kilometer jalan tol.

Pada kesempatan yang sama, Hutama Karya juga melakukan penandatanganan konfirmasi diselesaikannya transaksi divestasi dua ruas JTTS kepada Indonesia Investment Authority (INA) melalui anak perusahaannya, PT Swarna Investasi Indonesia (Swarna) dan PT Abhinaya Investasi Indonesia (Abhinaya).

Baca juga: Karyawan yang Dipecat Mendadak Ikut Merintis Sistem Transaksi Tol MLFF

Kedua ruas JTTS tersebut, yaitu Tol Medan-Binjai yang memiliki panjang 17 kilometer dan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) sepanjang 141 kilometer.

"(Nilai divestasi) Rp 20,5 triliun, per kilometer jatuhnya Rp 120-an miliar," kata Budi Harto menjawab Kompas.com.

Kerja sama ini bertujuan membantu Hutama Karya dalam melanjutkan program pembangunan infrastruktur lainnya, khususnya penyelesaian proyek-proyek JTTS.

Hutama Karya telah menerima surat minat investasi dari INA sejak 21 Maret 2021, sehingga proses divestasi ini memakan waktu 2 tahun.

"Kami menerima pembayaran dari INA tanggal 27 (Juni 2023) kemarin," tambah Budi Harto.

Langkah asset recycling ini juga membuka peluang investor dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur di Indonesia.