1.212 Rumah Warga Papua Barat Dibedah, Alokasi Rp 23,5 Juta Per Unit

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan siap membedah 1.212 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Papua Barat.

Bedah RTLH di Papua Barat dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, penyaluran BSPS ini terbagi di sembilan kabupaten dan satu kota di Papua Barat.

“Kami ingin pembangunan rumah layak huni bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Papua Barat,” kata Iwan dalam siaran pers, Selasa (9/5/2023).

Baca juga: 20 KK di Desa Padende Sulteng Dapat Rp 20 Juta untuk Bedah Rumah

Iwan berpendapat, BSPS merupakan wujud nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat agar mereka bisa menghuni rumah yang layak.

Dalam hal ini, pemerintah menyalurkan dana stimulan untuk meningkatkan kualitas rumahnya dengan membentuk kelompok masyarakat, serta mendapatkan pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Sementara itu, Kepala P2P Papua II Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Ridwan Dibya Sudharta menerangkan, lokasi penyaluran dari BSPS tersebut.

Adapun lokasi penyalurannya di Kota Sorong (236 unit), Kabupaten Manokwari (88 unit), Kabupaten Sorong (45 unit), dan Kabupaten Sorong Selatan (108 unit).

Kemudian, Kabupaten Teluk Wondama (43 unit), Kabupaten Manokwari Selatan (48 unit), Kabupaten dan Pegunungan Arfak (50 unit).

Selanjutnya, Kabupaten Teluk Bintuni (23 unit), Kabupaten Fak-fak (80 unit), juga Kabupaten Raja Ampat (50 unit).

“Jumlah dana BSPS yang disalurkan mulai dari Rp 23,5 juta hingga Rp 40 juta tergantung wilayahnya. Kami harap melalui program BSPS ini rumah tidak layak huni di Papua Barat bisa berkurang,” tutup Ridwan.