Genjot Pembangunan Hunian Layak, Ditjen Perumahan Gandeng 5 Lembaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan berupaya melaksanakan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Ini salah satunya diwujudkan dengan menggandeng sejumlah lembaga yang bergerak di bidang perumahan untuk mendorong pembangunan hunian layak bagi masyarakat.

Dilansir dari rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (19/2/2023), perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Yayasan Habitat Kemanusiaan, Yayasan Adra, PT Propan Raya, PT Mowilex Indonesia dan BTN.

Rencana kolaborasi dalam penyelenggaraan perumahan tahun anggaran 2023 di antaranya dilakukan bersama Yayasan Habitat Kemanusiaan di Provinsi Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur dan Kalimantan.

Kemudian Yayasan Adra melalui pendampingan pelatihan tukang untuk perkuatan struktur ferosemen di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selanjutnya adalah PT Mowilex melalui bantuan material cat ramah lingkungan dan pelatihan tukang dengan melibatkan Balai Latihan Kerja (Kemenaker).

BTN berupa tambahan pendanaan sebesar Rp 20 juta per unit serta pendampingan pasca pemberian bantuan.

Lalu yang terakhir dengan PT Propan Raya melalui bantuan material cat yang menyesuaikan irisan lokasi PKE Kementerian PUPR.

Baca juga: Ditjen Perumahan Andalkan 7T Bangun Hunian Layak, Apa Itu?

"Penghapusan kemiskinan ekstrem bukan sekadar tugas Pemerintah saja. Tapi kita harus bersama-sama dan berkolaborasi dalam pelaksanaan di lapangan sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan di sektor perumahan," harap Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Iwan Suprijanto.

Iwan menerangkan, pihaknya juga membuka peluang kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak lain.

Hal tersebut juga sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan PKE.

"Kami ingin meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan perumahan pada tahun 2023 ini dengan menggandeng sejumlah mitra di sektor perumahan," tutup Iwan.