Bereskan Seluruh Program, BPN Gelar Bimbingan Teknis PBJ bagi 90 Pelaku Usaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan bimbingan teknis bagi 90 pelaku usaha terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengatakan, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah membangun sebuah pola kerja yang efektif dan efisien terkait PBJ.

Salah satu pola kerja yang dicanangkan yaitu menjalin kerja sama yang baik dengan para pelaku usaha.

“Kami bisa melaksanakan, segala kegiatan baik dari pusat maupun di daerah adalah bagian dari bentuk kerja sama yang sangat bagus, kolaboratif dari para pelaku usaha," kata Himawan dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Minggu (13/11/2022).

Maka dari itu, dalam hal ini, perlu dilaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dari pengadaan barang dan jasa, juga proses perencanaan yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif.

Baca juga: Sinergi Teknologi dan Pelaku Usaha Wujudkan Sektor Properti Nasional yang Kokoh

Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian ATR/BPN juga akan memaksimalkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah.

“Jangan sampai hanya mencoba menggunakan produk yang mungkin belum andal, tetap dipaksakan karena demi local content tapi akhirnya mengakibatkan ketidakcukupan,” lanjutnya.

Dengan banyaknya pihak berkolaborasi dalam PBJ dan kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan pelaku usaha, diharapkan agar realisasi program Kementerian ATR/BPN bisa berjalan dengan baik.

Para pelaku usaha diharapkan juga dapat menerima manfaat ekonomi yang menyejahterakan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN Agustin I Samosir mengatakan, bimbingan teknis ini juga diikuti oleh perbankan  yang bisa memberi akses permodalan ke pelaku usaha.

“Isu yang akan kita bicarakan patut disampaikan bahwa yang pertama, persiapan untuk PBJ 2023 yang kita laksanakan secara pradipa," ujar Agustin.

Kemudian, isu (ingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta pelaksanakaan kegiatan yang menggunakan metode PBJ yang baru seperti kontrak payung, katalog sektoral, e-purchasing, dan beberapa kegiatan lainnya.