Dianggap Bikin Boros Duit Negara, Ini Daftar Aplikasi Kementerian PUPR dan ATR/BPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya aplikasi yang dimiliki Kementerian dan Lembaga (K/L) ternyata cukup menguras dompet negara.

Sebab aplikasi-aplikasi itu tidak beroperasi secara multifungsi, sehingga tidak efisien dan membuat boros APBN.

"Bayangkan kita punya 24.000 aplikasi dan setiap kementerian/lembaga itu punya 2.700 database sendiri-sendiri," ujar Sri Mulyani dalam side event "G20: Festival Ekonomi Keuangan Digital" di Bali pada Senin (11/7/2022).

Untuk itu, pemerintah akan melakukan integrasi data dan penyederhanaan dalam satu database. Hal ini dinilai bisa menghemat biaya operasional pemerintah.

"Jadi enggak setiap kementerian/lembaga semua membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable (dapat dioperasikan), melainkan mereka akan lebih terkoordinasi. Itu yang disebut digitalisasi government dan juga supaya seluruhnya itu bisa jauh lebih efisien," jelas Menkeu.

Baca juga: Mengenal Cantas, Aplikasi Transaksi Tol Non-tunai MLFF yang Diterapkan Desember

Kendati demikian, bendahara negara itu tidak menyebutkan aplikasi apa saja yang membuat boros APBN. Khususnya pada lingkup Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN.

Meski belum diketahui secara pasti daftar aplikasi yang dimaksud, berikut sejumlah contoh aplikasi beserta situs yang dimiliki Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN

• Sentuh Tanahku

Aplikasi Sentuh Tanahku ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang memerlukan informasi pertanahan.

Masyarakat dapat melakukan pengecekan berkas dan sertifikat tanah tanpa perlu datang ke kantor pertanahan. Selain itu, masyarakat juga dapat melihat syarat-syarat permohonan dan simulasi biaya layanan pertanahan.

• Geographical System Tata Ruang (Gistaru)

Gistaru merupakan Sistem Informasi Geografi tentang Tata Ruang. Situs yang dibuat untuk menampilkan peta Rencana Tata Ruang (RTR) yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN.

• Loketku

Loketku adalah layanan yang dapat diakses oleh masyarakat sebelum datang ke Kantor Pertanahan.

Sehingga, masyarakat dapat mempersiapkan terlebih dahulu semua persyaratan pendaftaran tanahnya.

Lalu nanti dapat ditentukan kapan waktunya akan datang ke Kantor Pertanahan.

• Sistem Informasi Geografis Tanah Objek Reforma Agraria (Sigtora)

Layanan Sigtora merupakan Sistem Informasi Geografis Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berbasis mobile.

Sistem mobile ini berguna untuk pengambilan dan pengolahan data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) dan data TORA di lapangan secara real time.

Baca juga: Sistem Pengaduan Pertanahan Akan Digabung dalam Satu Aplikasi