Harga Tanah di IKN Diisukan Meroket, Akankah Semahal Jakarta?

KOMPAS.com – Harga tanah di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisukan melambung lima hingga sepuluh kali lipat.

Menanggapi hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan kabar ini hanya sekadar isu.

“Sejauh ini sih saya belum dapat laporan ya kalau isunya di sana itu harganya melambung tinggi. Namanya juga isu, jadi kalau isu tidak dapat dipercaya,” jelas Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati, dilansir dari Antara, Kamis (17/3/2022).

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Real Estat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menjelaskan, fenomena ini biasa terjadi ketika ada proyek besar.

“Ya memang ada gula pasti ada semut, ada huge proyek pasti mengundang spekulan-spekulan untuk ikut mencoba keberuntungan,” kata Bambang saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Kembangkan Perumahan di IKN Nusantara, Pemerintah Jadikan BSD City Inspirasi

Namun, apabila harga tanah di sekitar IKN melonjak pada tahun-tahun yang akan datang, apakah nilainya menjadi semahal Jakarta?

Menurut Bambang, dalam waktu dekat tidak mungkin harga tanah di daerah dekat IKN mencapai harga setinggi Jakarta.

“Rasanya dalam waktu dekat tidak mungkin setinggi di Jakarta karena jangan lupa di IKN Nusantara fokusnya sebagai kota pemerintahan dan mungkin akan berkembang menjadi kota pendidikan juga,” tambah Bambang.

Sequis Tower Ilustrasi. Penampakan udara kawasan SCBD, Jakarta.

Untuk mempermudah pemahaman, Bambang memberikan gambaran konsep IKN dan Jakarta sama seperti Kota New York dengan Washington DC di Amerika Serikat, Sidney dan Canberra di Australia serta Kuala Lumpur dan Putrajaya di Malaysia.

Baca juga: Dekat IKN Nusantara, Intip Pilihan Rumah Murah Rp 164 Jutaan

“Jadi, Jakarta sebagai kota bisnis utama dengan lahan yang terbatas. Tentu harga akan terus melambung ke depannya,” Bambang kembali menjabarkan.

Sedangkan untuk meredam lonjakan harga tersebut, Bambang menyebutkan pemerintah telah mencoba untuk memberhentikan terlebih dahulu semua transaksi pertanahan di kawasan IKN Nusantara.

Hal ini sejalan dengan perkataan Yulia yang menegaskan, penetapan kebijakan terkait spekulan dan harga tanah di IKN menjadi kewenangan Kepala Otoritas IKN yang baru saja ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Nantinya, Kementerian ATR/BPN bertugas dalam pengaturan tata ruang baik di IKN maupun wilayah sekitarnya.