Pemerintah Ajak Swasta Bangun Rusun Tahap I IKN dengan Skema KPBU

 JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak swasta untuk ikut membangun Rumah Susun (Rusun) di IKN Nusantara dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Rusun IKN ini merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur perumahan Tahap I.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, Rusun IKN Nusantara juga masuk dalam daftar empat rusun yang akan dibangun tahun 2022 dengan skema KPBU.

"Selain Rusun IKN Tahap I, ada Rusun Karawang Spuur–Karawang, Rusun Cisaranten di Bandung dan Rusun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatera Utara.

Khusus Rusun Cisaranten dan Rusun KEK Sei Mangkei telah dalam tahap transaksi. Sementara dua lainnya masih dalam tahap persiapan.

Baca juga: 30 Proyek KPBU Rp 332,59 Triliun Disiapkan Tahun 2022, Apa Saja?

Herry menjelaskan bahwa total proyek KBPU infrastrutkur pada tahun 2022 ada sebanyak 30 proyek dengan anggaran mencapai Rp 332,59 triliun.

Selain di bidang perumahan, ada juga enam proyek KPBU di bidang jalan dan jembatan tahun 2022 yang sedang dalam tahap penyiapan di antaranya pembangunan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, dan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat.

Sedangkan 10 proyek di bidang jalan dan jembatan memasuki tahap transaksi yaitu Jembatan Batam-Bintan, Jalan Trans Papua Ruas Jayapura–Wamena (Segmen Mamberamo Elelim), Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)–Lebakwangi (Neglasari).

Lalu Jalan Tol Kediri–Tulungagung, Jalan Tol Malang–Kepanjen, Jalan Tol Semarang Harbour, Jalan Tol Semanan–Balaraja, Jalan Tol Sentul Selatan–Karawang Barat, Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung, dan Jalan Tol Cikunir–Karawaci.

Di bidang Sumber Daya Air (SDA), terdapat Bendungan Merangin di Jambi yang sedang tahap penyiapan KPBU dan Bendungan Bodri serta pemeliharaan Bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano–NTB yang sedang dalam tahap transaksi.

Di sektor permukiman, terdapat lima proyek yang dalam tahap penyiapan KPBU yakni SPAM Regional Petanglong Terintegrasi dengan SPAB Kedunglanggar–Jateng, TPA Manggar- Balikpapan (FBC), SPAM Regional Bimatara Terintegrasi dengan SPAB Kuwil-Sulut, SPAM Ayung I Terintegrasi dengan SPAB Sidan-Bali, SPAM dan SPAB Karian Barat–Banten.

"Sedangkan dua proyek sektor permukiman yang tahap transaksi adalah SPAM Jatiluhur II (Ir H Juanda) di Jawa Barat dan SPAM Sinumbra di Jawa Barat," ucap dia.

Herry menyebut keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU sangat penting dan akan terus dilakukan.

Tujuannya untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp 1.435 triliun.

Berdasarkan proyeksi kemampuan APBN 2020–2024, diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

"Untuk menutupi 70 persen gap keuangan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru,” pungkasnya.