Jokowi Sebut 80 Persen Anggaran IKN Berasal dari KPBU dan Investasi Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 80 persen anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan investasi langsung.

Sedangkan 20 persen sisanya diambil dari APBN yang ditujukan untuk membangun kawasan inti pemerintahan, seperti Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian atau lembaga.

“Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semua dari APBN, perkiraan kita adalah 20 persen dari total anggaran yang dibutuhkan. Sehingga yang 80 persen adalah baik KPBU, baik Public-Private Partnership (PPP), maupun dari investasi langsung oleh investor,” kata Jokowi seperti dikutip Antaranews, Selasa (22/02/2022). 

Baca juga: Bandara Baru di IKN Segera Dibangun, Ini Lokasinya

Jokowi menjelaskan, total luas lahan IKN mencapai 256.000 hektar. Namun seluas 200.000 hektar di antaranya dialokasikan untuk hutan hijau.

"Yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki,” imbuh Jokowi.

Selanjutnya, pemerintah juga akan membangun nursery atau lokasi pembibitan tanaman di IKN dengan kapasitas produksi 20 juta bibit atau benih setiap tahunnya.

Berdasarkan laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, pembangunan nursery itu saat ini sudah hampir selesai.

"Artinya yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan," ucapnya.

Kondisi tanah di ibu kota yang dinamakan Nusantara, di Kalimantan Timur, itu adalah perbukitan.

Oleh karena itu, desain pembangunan IKN juga menyesuaikan dari bukit dan permukaan tanah yang ada.

Selain itu, area tepian air juga akan dibuat secara alamiah, dengan tetap menjaga ekosistem hutan yang ada saat ini. Pemerintah juga akan merehabilitasi beberapa ekosistem hutan yang rusak, katanya.

Jokowi menegaskan pemindahan IKN bertujuan untuk pemerataan akses infrastruktur, manfaat ekonomi, dan keadilan sosial di Indonesia.

“Perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, ekonomi, dan juga keadilan sosial," pungkasnya.