Pemerintah Kaji RDTR Tanah Laut untuk Pengembangan Pariwisata

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengkaji Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di dua wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yaitu Wilayah Perencanaan (WP) Pelaihari dan Wilayah Perencanaan Takisung Tahun 2022-2042.

Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki mengatakan kajian RDTR dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata serta pertanian di wilayah tersebut. 

“Ketika nanti RDTR di daerah Pelaihari dan Takisung sudah ditetapkan, maka semua penerbitan konfirmasi Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan langsung terbit secara otomatis melalui Online Single Submission (OSS)," kata Abdul dalam keterangannya, Kamis (13/01/2022).

"Jadi tidak ada campur tangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemda, seperti Dinas Tata Ruang dan sebagainya,” lanjutnya.

Baca juga: Targetkan 2.000 RDTR, Kementerian ATR/BPN Minta Bantuan Daerah

RDTR akan masuk ke dalam sistem OSS versi Risk-Based Approach (RBA) yang berdampak pada pelaksanaan perizinan berusaha di daerah.

Dengan demikian, penting kepala daerah terlibat dalam setiap Rapat Koordinasi Lintas Sektor mengingat RDTR akan menjadi dasar arah perkembangan bentuk perkotaan di daerah.

Abdul menjelaskan jika di suatu wilayah sudah mempunyai RDTR, maka Konfirmasi KKPR akan diterbitkan secara otomatis melalui sistem OSS-RBA.

Namun, apabila belum mempunyai RDTR, maka daerah tersebut dapat mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui pertimbangan forum penataan ruang.

Forum penataan ruang menjadi unsur penting yang harus segera dibentuk karena telah menjadi amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

"Kita juga sudah siapkan Permen ATR/BPN Nomor 15/2021 sebagai pedoman untuk daerah dalam membentuk forum penataan ruang,” jelasnya.  

Bupati Tanah Laut Sukamta mengatakan, Kabupaten Tanah Laut akan dilintasi oleh proyek jalan tol menuju Ibu Kota Negara (IKN) Baru begitu pun dengan proyek Kalimantan Railways.

“Ini peluang yang sangat strategis, daerah kami adalah salah satu daerah pendukung IKN. Akses dari Tanah Laut ke IKN pun akan mudah melalui pembangunan jalan tol tersebut karena diprediksi hanya menempuh waktu 1,5 jam,” tuturnya.

Adapun dari hasil dari kajian tersebut, memunculkan beberapa isu strategis Wilayah Perencanaan Pelaihari di antaranya modernisasi wajah perkotaan Pelaihari sebagai ibu kota kabupaten relatif lambat, belum adanya pengaturan tata bangunan serta fasilitas pelengkap jalan belum merata.

Pengembangan kawasan pasar modern sebagai sarana perdagangan dan jasa terpadu yang mampu melayani kebutuhan skala kabupaten pun dirasa belum optimal.

“Ciri-ciri kota yang maju salah satunya adalah dengan hadirnya pasar-pasar modern. Pasar modern akan merangsang produktivitas warga Tanah Laut baik dari sisi pertanian maupun UMKM-nya,” kata Sukamta. 

Sedangkan Wilayah Perencanaan (WP) Takisung dengan konsep pengembangan perkotaan yang didukung sektor pariwisata skala regional dan sektor pertanian, telah mempunyai wisata pantai, wisata buatan dan wisata agro.

Selain itu, wilayah ini paling strategis karena berdekatan dengan Metropolitan Banjarbakula.

Namun sayangnya, WP Takisung masih dihadapkan pada isu pengelolaan kepariwisataan yang belum maksimal.