Ini Strategi Kementerian ATR/BPN Percepat Reforma Agraria

JAKARTA, KOMPAS.com - Reforma Agraria merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang ingin dicapai sejak pemerintahan Jokowi-Jusuf Kala pada tahun 2014.

Secara fundamental, Reforma Agraria akan melahirkan program-program yang dapat menuntaskan masalah mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat.

Reforma Agraria memiliki tiga bentuk yakni legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan dan akan dilaksanakan pada 9 juta hektar tanah.

Namun, dalam perjalanannya pelaksanaan program ini tidaklah semudah yang dibayangkan dan banyak tantangan yang dijumpai.

Baca juga: Sejauh Mana Progres 9 Juta Hektar Lahan Objek Reforma Agraria?

Salah satu starategi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat Reforma Agraria adalah melakukan kolaborasi bersama pihak lain yang terkait.

Hal ini disampaikan Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Sudaryanto, dalam Program Obrolan Siang di TVRI dengan topik “Summary Akhir Tahun Reforma Agraria Tahun 2021,” Senin (20/12/2021).

“Kementerian ATR/BPN melakukan beberapa strategi untuk mempercepat Reforma Agraria. Salah satunya adalah memperkuat kolaborasi bersama kementerian/lembaga,” ujarnya.

Selain itu, Sudaryanto mengatakan, Kementerian ATR/BPN juga meningkatkan koordinasi dengan Civil Society Organization (CSO) untuk dapat dijadikan sebagai mitra agar Reforma Agraria dapat berjalan di masyarakat.

Upaya untuk merangkum permasalahan Reforma Agraria yang terjadi juga dilakukan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit.

Hal ini merupakan wujud kerja sama dan kolaborasi antarpemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Reforma Agraria untuk dapat menyelesaikan isu-isu terkait proses sinkronisasi penataan aset dan penataan akses.

Kemudian ini juga menjadi penyelesaian tumpang tindih perizinan, tata ruang, dan kawasan hutan.

Ia berharap tahun 2022 akan terus dilanjutkan beberapa program, terutama terkait dengan redistribusi tanah.

Salah satunya melalui proyek dengan Bappenas yang menunjuk beberapa lokasi prioritas Reforma Agraria dan sudah dianggarkan secara khusus.

Ada juga kerja sama dengan World Bank terkait redistribusi tanah di empat provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan tengah, Kalimantan Timur, dan Sumatra Selatan.

"Harapannya seluruh kegiatan ini berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan," tandas Sudaryanto.