Katalog Elektronik Dorong Optimalisasi Penyediaan Rangka Baja Permanen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani kontrak payung katalog elektronik sektoral dalam menyediakan komoditas jembatan rangka baja permanen.

Penandatanganan dilakukan oleh Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto bersama 10 penyedia jasa yang disaksikan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.

Para penyedia jasa yang terpilih yaitu PT Amarta Karya (Persero), PT Bumi Beam Center, PT Citramasjaya Teknikmandiri, PT Indo Trans Konstruksi, dan PT Karunia Berca Indonesia.

Selanjutnya, PT Wiratama Globalindo Jaya, PT Yambala Indonesia, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, PT Rajawali Sakti Utama, dan PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi.

Baca juga: E-katalog, Upaya Cegah Korupsi 70 Persen Anggaran Barang dan Jasa

Sebagaimana diketahui, rangka baja permanen merupakan salah satu infrastruktur pendukung konektivitas nasional maupun daerah.

Oleh karenanya, penyediaan rangka baja permanen menjadi hal yang sangat penting.

Trisasongko mengatakan, pelaksanaan katalog elektronik menjadi perhatian Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Sebab, katalog tersebut bertujuan untuk mengamankan barang atau jasa bidang PUPR," ujar Trisasongko dalam siaran pers, Senin (09/08/2021).

Khusus katalog elektronik komoditas jembatan rangka baja permanen, proses persiapannya memakan waktu hampir dua tahun untuk memilih 10 penyedia jasa yang ditetapkan lulus dan memenuhi syarat.

Para penyedia tersebut menyediakan komoditas berupa lima jenis jembatan rangka baja permanen kelas A dengan bentang 40 meter, bentang 45 meter, bentang 50 meter, bentang 55 meter, serta bentang 60 meter.

Selain itu, mereka juga menyediakan lima jenis jembatan rangka baja permanen kelas B dengan bentang 40 meter, bentang 45 meter, bentang 50 meter, bentang 55 meter, dan bentang 60 meter.

Baca juga: Tangani Jembatan Babat, Basuki Kirim Rangka Baja Hari Ini

Sementara Hedy mengutarakan, katalog elektronik ini sebagai instrumen untuk mewujudkan proses pengadaan barang yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Maka dari itu, dia meminta jajarannya agar memanfaatkan sistem pengadaan jembatan rangka baja permanen sebaik-baiknya.

“Saya melihat ini sebagai instrumen penting untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan good governance (tata laksana yang baik), namun menjadi tidak berguna jika penggunanya masih berusaha mencari celah (untuk mengakalinya),” ucap dia.

Hedy juga menantang seluruh penyedia jasa untuk meningkatkan daya saing dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan proses bisnis, bukan dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai tata laksana yang baik.