Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bakal Membangun 12.000 Hunian di IKN, Ini Kata IAP

Kompas.com - 18/06/2021, 14:00 WIB
Ardiansyah Fadli,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membangun 12.000 hunian di Ibu Kota Negara (IKN) baru, Kalimantan Timur.

Hunian tersebut diproyeksikan dapat menampung 38.000 orang pada tahap awal operasional IKN baru pada tahun 2024 mendatang.

Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Boby Ali Azhari mengatakan rencana itu dalam diskusi virtual bertajuk "Kota Baru IKN: Menakar Risiko Pembangunan" yang digelar Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Kamis (17/6/2021).

Menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Hendricus Andy Simarmata mengatakan, kondidsi lahan di Kalimantan Timur tidak sama dengan lahan di daerah lain pada umumnya.

Baca juga: Ini Tantangan yang Harus Dihadapi Pemerintah dalam Membangun IKN

Menurutnya, kondisi lahan di Kalimantan Timur umumnya merupakan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pembangunan apa pun di atas lahan terseut membutuhkan perencanaan yang sangat matang.

"Jadi ada risiko bawaan lokasinya, situasinya, dan yang paling harus dihindari adalah kalau dalam merencanakan justru menambah risiko ketika rencana itu tidak dilakukan secara matang," kata Andy.

Andy mencontohkan, pembangunan perumahan yang dilakukan selama ini berada di tanah bekas sawah dan kebun, di Bintaro, BSD, dan Serpong.

Sementara pembangunan perumahan IKN di atas tanah HTI. Tentu saja, ini membutuhkan perlakuan khusus terutama masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebelum ada rencana IKN, warga Kalimantan Timur sudah berjuang untuk memulihkan kondisi lahan di daerahnya.

Karenanya, dalam membangun perumahan di IKN baru ini, pemerintah mesti menghitung risiko bawaan lokasi tersebut.

Baca juga: Lima Dimensi Pembangunan IKN yang Harus Diperhatikan Pemerintah

"Nah kalau kita merencanakana hanya dengan mengandalkan knowledge saat ini atau yang masa lalu tanpa kita bisa prediksi ke depannya itu yang saya khawatirkan bukannya meminimalisir risiko tapi memperbesar risiko," katanya.

Untuk diketahui, selain hunian pemerintah juga berencana membangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) seluas 8 hektar, dan lahan untuk kebun raya dan Taman Riparian 300 hektar.

Kemudian akan dibangun juga alun-alun, Bukit Bendera dan Sumbu Kebangsaan tahap 1 seluas 26 hektar.

Lalu Sumbu Tripraja atau lahan untuk gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif seluas 10 hektar.

Tak hanya itu, Pemerintah juga menargetkan pembangunan jalan raya dan koneksi tol.

Koneksi Jalan Tol Balikpapan–Samarinda ini dibangun sepanjang 30 kilometer dan jaringan jalan ke kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) sepanjang 44 Kilometer.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com