Ini Tantangan yang Harus Dihadapi Pemerintah dalam Membangun IKN

Kompas.com - 17/06/2021, 20:00 WIB
Pemenang pertama sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara berjudul Nagara Rimba Nusa. Dokumentasi Kementerian PUPRPemenang pertama sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara berjudul Nagara Rimba Nusa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembangunan Ibu Kota (IKN) baru di Kalimantan Timur terus bergulir.

Namun, sejumlah ahli dan profesinal mengkritisi dan menilai perencanaan pembangunan IKN ini belum matang. Menurut mereka, Pemerintah harus menghadapi banyak tantangan ke depannya.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan Pemerintah adalah terkait pemaknaan ruang oleh masyarakat adat yang harus diintegrasikan dalam perencanaan perkotaan.

Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Hendricus Andy Simarmata mengatakan hal itu dalam diskusi virtual, Kamis (17/06/2021).

Baca juga: Regulasi IKN Dianggap Belum Jelas dan Sulit Yakinkan Investor

"Ruang sosial budaya itu masih membutuhkan penyesuaian, strategi transisi urbanismenya. Klaau kita melihat di sana ada banyak desa dan kampung adat," kata Andy.

Andy menjelaskan, di Kalimantan Timur banyak sekali perkampungan adat yang berusia lebih tua ketimbang Negara Republik Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karenanya upaya Pemerintah dalam mengomunikasikan pemaknaan ruang kepada masyarkat adat yang menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan IKN.

"Jadi dalam konsep ini sebenarnya permaknaan ruang itu perlu dulu dikomunikaskan dengan baik kepada masyarakat adat, dan ini membutuhkan biaya tentunya atau disebut sosial cost," ujarnya.

Selanjutnya, tantangan lainnya yang akan dihadapi adalah lahan di Kalimantan Timur merupakan kawasan hutan dengan geologi, morfologi, dan juga topografi yang berbeda-beda.

Konsekuensinya, pembangunan membutuhkan biaya pematangan lahan dan infrastruktur pendukung yang luar biasa besar atau high production cost, dan biaya pengelolaan yang juga besar atau high operational and maintenance cost.

Pemerintah harus berhati-hati dalam melaksanakan pembangunan IKN ini karena akan banyak menekan atau bahkan mengorbankan keanekaragaman hayati yang bakal menimbulkan potensi intangible cost.

Andy tak sependapat dengan pernyataan pemerintah bahwa pembangunan segala fasilitas penunjang, termasuk pusat bisnis, perumahan, komersial (sektor properti) di IKN dapat mengerek pertumbuhan ekonomi sekitar 0,2 persen.

Menurutnya, kondisi lahan di IKN baru tersebut belum siap untuk langsung dilakukan pembangunan, melainkan perlu proses pematangan lahan terlebih dahulu.

"Perlu diingat, lahan di IKN ini bukan playground, yang namanya playground itu kan ready to play, dan belum bisa dilakukan pembangunan secara langsung," tuntas Andy.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X