Antropolog Harus Dilibatkan, Jangan Sampai Jalan Trans-Papua Jadi Karpet Merah buat Pembalak Liar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus dilakukan secara holistik dan berdasarkan studi kelayakan.

Sudah saatnya Kementerian PUPR melibatkan antropolog dalam melaksanakan setiap pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Jangan sampai pembangunan infrastruktur hanya menguntungkan investor karena masyarakat tidak banyak mendapat manfaatnya.

Seperti Jalan Trans-Papua, yang menurut Agus justru menjadi karpet merah bagi illegal logger atau pembalak liar.

"Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, kalau bisa dalam studi perencanaan pembangunan itu tolong libatkan antropolog," kata Agus dalam diskusi virtual bertajuk konsultasi regional Kementerian PUPR Tahun 2021, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Tahun Politik 2024, Basuki Pastikan Tak Ada Pembangunan Infrastruktur yang Mangkrak

Agus menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang sejatinya dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Karenanya, studi yang melibatkan antropolog ini sangat penting agar setiap pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur harus holistik dan berdasarkan studi kelayakan yang secara teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Agus mencontohkan pembangunan infrastruktur Jalan Trans-Papua. Dengan adanya keterlibatan antropolog maka dapat diketahui seberapa besar dampak dan manfaat infrastruktur itu bagi masyarakat Papua.

Baca juga: Inspeksi Trans-Papua, Wamen PUPR Temukan 84 Titik Jalan Rusak Parah

Sebaliknya, jangan sampai infrastruktur Jalan Trans-Papua justru malah tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, tetapi hanya memberikan karpet merah untuk investor.

"Ini urusan manusia supaya tahu waktu bangun Jalan Trans-Papua misalnya terus tiba-tiba orang Papua tidak banyak yang pakai, melainkan illegal logger. Nah, semacam ini juga perlu diantisipasi," pungkasnya.