Lawatan Jokowi ke Eropa Bekal Penting Jadi Ketua ASEAN 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuka jalur komunikasi antara Ukraina, Rusia, serta kelompok negara-negara G7 dinilai bisa menjadi uji kasus sebelum menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN di tahun 2023.

Selain itu, menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November mendatang, dinilai dapat menjadi platform tepat untuk menunjukkan peran Indonesia kepada dunia.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Eropa membawa setidaknya tiga misi utama. Yaitu, mengajak negara-negara anggota G7 mengakselerasi perdamaian di Ukraina serta mencari solusi secepatnya dalam mengatasi krisis pangan dan energi yang melanda dunia.

Kedua, mengajak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membuka komunikasi dengan Rusia agar perang segera berhenti dan mengaktifkan kembali rantai pasokan makanan. Terakhir, mempersuasi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berdialog dengan Ukraina dan untuk segera melakukan gencatan senjata, serta menghentikan perang.

Baca juga: Ketika Media Malaysia Ramai-ramai Soroti Pertemuan Jokowi dengan Putin dan Zelensky...

Jaga stabilitas kawasan ASEAN

Waffa Kharisma, peneliti hubungan internasional lembaga think tank Centre for Strategic and International Studies (CSIS) memaparkan, lawatan tersebut menjadi momentum yang tepat bagi kepentingan Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20. Apalagi Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023.

"ASEAN tumbuh dengan narasi yang sama dengan misi ke Eropa," terang Waffa dalam media briefing CSIS bertajuk Memaknai Lawatan Presiden Joko Widodo ke Eropa, Rabu (1/7/2022).

Ia menambahkan, Indonesia harus berorientasi pada pembangunan agar negara di luar ASEAN tidak memandang kawasan Asia Tenggara hanya sebagai ajang perebutan pengaruh dan militer.

Baca juga: Pesan Tak Tertulis Zelensky untuk Putin melalui Jokowi...

Menurutnya, di Asia Tenggara juga banyak isu yang saat ini belum terlihat dampaknya tapi berpotensi membawa disrupsi seperti perang Rusia - Ukraina. "Krisis Myanmar, stabilitas di Laut China Selatan. Perlu mendapat perhatian Indonesia supaya (dapat) mencegah ketidakpercayaan dan peningkatan eskalasi," tutur Waffa.

Dalam posisinya sebagai pemimpin ASEAN nanti, Indonesia diprediksi membawa agenda pemulihan ekonomi serta percepatan pembangunan. Oleh karena itu perlu menciptakan kawasan yang stabil dan damai agar agenda tersebut dapat tercapai.

Waffa menjelaskan bahwa Indonesia memiliki posisi yang terbaik dalam hal netralitas. Indonesia memiliki rekam jejak masa lalu yang cukup baik sebagai aktivis perdamaian, meskipun punya daya tawar terbatas.

Baca juga: 5 Hari Jokowi di Ukraina, Rusia, KTT G7, dan UEA: Curhat Putin hingga Rangkulan Biden

Krisis pangan dan energi masih jadi tantangan utama

Laporan Program Pangan Dunia (WFP) yang dirilis pada Juni 2022 mengatakan sekitar 345 juta penduduk dunia menghadapi kerawanan pangan akut. Penyebabnya ditengarai antara lain lumpuhnya ekspor pupuk dan gandum dari Rusia dan Ukraina.

Peneliti ekonomi CSIS Dandy Rafitrandi mengatakan, kunjungan Jokowi sebagai upaya meningkatkan komunikasi antara negara-negara G7, Rusia, dan Ukraina. Terutama untuk menyelesaikan masalah pasokan makanan dan pupuk.

"Kita harus fokus bagaimana jaminan dari Presiden Putin untuk menjamin rantai pasokan pangan dan pupuk," tutur Dandy. Agenda jangka pendek adalah mengamankan pasokan makanan dan pupuk. Semua negara anggota G20 harus terlibat sebab bisa saja tahun depan terjadi kelangkaan pangan, kata Dandy.

Baca juga: 5 Hari Jokowi di Ukraina, Rusia, KTT G7, dan UEA: Curhat Putin hingga Rangkulan Biden

Kendati demikian, Dandy mewanti-wanti bahwa rantai pasokan pangan dan pupuk kemungkinan tidak bisa langsung kembali stabil dan normal usai KTT G20. Hal itu kembali lagi tergantung rencana tindak lanjut usai pertemuan KTT G20 di Pulau Dewata. Ada beberapa tantangan yang akan akan muncul tahun depan menurut beberapa laporan.

"Krisis pangan, energi, dan inflasi masih jadi tantangan utama masyarakat dunia," kata Dandy sambil melanjutkan bahwa krisis pangan, pupuk, dan energi tidak hanya berdampak pada negara-negara anggota G20.