COLOMBO, KOMPAS.com - "Apakah Rajapaksa satu-satunya nama belakang di negara Anda?"
Demikian punchline sebuah lelucon yang populer di Sri Lanka. Pertanyaan dalam lelucon itu dilontarkan seorang pejabat fiktif dari China yang bingung ketika berkunjung ke Sri Lanka karena setiap pejabat yang ia temui nama belakangnya sama.
Mudah membayangkan bagaimana lelucon itu bisa muncul: keluarga Rajapaksa telah menguasai negara kepulauan itu selama dua dekade terakhir.
Baca juga: Negara Bangkrut, Sri Lanka Minta Perantau Kirim Uang untuk Dibelikan Makanan
Namun, dominasi tersebut kini terancam: Warga Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak negara itu merdeka dari Inggris pada 1948, dan banyak ahli telah mengaitkan kesulitan saat ini dengan ketidakbecusan memimpin dan mengelola ekonomi negara.
Mahinda adalah kakak dari presiden saat ini, Gotabaya Rajapaksa.
Jangan salah, itu adalah peristiwa besar.
"Pengunduran diri Mahinda Rajapaksa menandai perubahan nasib yang memalukan bagi seorang pria yang selama bertahun-tahun menjadi orang paling berkuasa di Sri Lanka," kata Ayeshea Perera, editor situs BBC News Asia.
Sang mantan presiden menjadi anggota paling terkenal dari dinasti politik yang sebenarnya belum lama berkuasa di kancah politik nasional.
Mereka berasal dari generasi pemilik tanah di distrik selatan Hambantota, dan Mahinda pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 1970 — ia merupakan anggota termuda di parlemen waktu itu.
Kemudian pada 1980-an Mahinda terpilih lagi menjadi anggota parlemen, kali ini bersama kakak laki-lakinya, Chamal.
Pada 1994, ia diangkat menjadi menteri tenaga kerja oleh presiden baru Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga. Selang 10 tahun kemudian, ia menjadi perdana menteri dan pada tahun 2005 ia menang tipis dalam pemilu untuk memperebutkan kursi kepresidenan.
Baca juga: Memahami Alasan Serius di Balik Bangkrutnya Sri Lanka
Mahinda menjabat sebagai presiden Sri Lanka selama dua periode (2005-2015). Pada 2009, ia menyelia akhir berdarah perang saudara dengan kelompok separatis Tamil yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.
Kemenangannya dinodai oleh tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap kelompok etnis dan agama minoritas--75 persen populasi Sri Lanka adalah Buddha Sinhala--serta tuduhan korupsi.