Krisis Sri Lanka Akan Berlangsung 2 Tahun dan Disusul Krisis Uang Tunai

COLOMBO, KOMPAS.com - Krisis Sri Lanka akibat kesulitan ekonomi akan berlangsung setidaknya sampai dua tahun ke depan, kata Menteri Keuangan Ali Sabry pada Rabu (4/5/2022).

Ia juga memperingatkan, krisis uang tunai akan segera terjadi di Sri Lanka.

Saat ini sudah terjadi pemadaman listrik berbulan-bulan dan kekurangan akut bahan makanan, bahan bakar, serta obat-obatan, sehingga membawa penderitaan yang meluas di negara kepulauan Asia Selatan itu.

Baca juga: Sri Lanka Bangkrut, Pembelian BBM Dibatasi, Motor 4 Liter, Mobil 19,5 Liter

Kemarahan publik memicu demo berkelanjutan yang menuntut pemerintah mengundurkan diri karena salah urus krisis ekonomi, yang terburuk di Sri Lanka sejak kemerdekaan pada 1948.

"Orang-orang harus tahu yang sebenarnya. Saya tidak tahu apakah mereka menyadari gawatnya situasi ini," kata Menteri Keuangan Sri Lanka Ali Sabry dikutip dari AFP.

"Kami tidak akan dapat menyelesaikan krisis ini dalam dua tahun, tetapi tindakan yang kami ambil hari ini akan menentukan berapa lama lagi masalah ini akan berlarut-larut."

Sabry mengatakan, Sri Lanka sekarang memiliki tak sampai 50 juta dollar AS (Rp 720,4 miliar) dalam cadangan devisa yang dapat digunakan, yang diperlukan untuk mengimpor barang-barang penting.

Data resmi menunjukkan ada cadangan devisa 1,7 miliar dollar AS (Rp 24,5 triliun), tetapi sebagian besar termasuk pertukaran mata uang China yang tidak dapat digunakan untuk membayar impor dari negara lain.

Sabry mengatakan, pemerintah keliru menunda pendekatan ke Dana Moneter Internasional (IMF) untuk bailout.

Negosiasi dengan IMF sedang berlangsung, tetapi kepala bank sentral Sri Lanka berkata bahwa bantuan apa pun dari pemberi pinjaman tinggal tersisa beberapa bulan lagi.

Baca juga: Memahami Alasan Serius di Balik Bangkrutnya Sri Lanka

Pemerintah akan segera mengungkap anggaran baru dan menaikkan pajak untuk menambah pendapatan negara.

Krisis ekonomi Sri Lanka terjadi setelah pandemi virus corona menghantam pendapatan dari pariwisata dan pengiriman uang.

Oleh karena tidak dapat membayar impor bahan bakar, pemerintah memberlakukan pemadaman listrik setiap hari untuk menjatah listrik, sementara antrean panjang orang mengular di sekitar stasiun layanan untuk membeli bensin dan minyak tanah.

Rumah sakit kekurangan obat-obatan vital dan pemerintah mengimbau warga di luar negeri untuk memberikan sumbangan.

Bulan lalu, Sri Lanka mengumumkan gagal membayar utang luar negerinya senilai 51 miliar dollar AS (Rp 736,4 triliun).

Baca juga: Negara Bangkrut, Sri Lanka Minta Perantau Kirim Uang untuk Dibelikan Makanan