RIYADH, KOMPAS.com - Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Media Majid Al-Qasabi menyatakan, rencana ibadah haji 2021 akan segera diumumkan pekan ini.
Dilansir Arab News, pemerintah Arab Saudi saat ini masih menyelesaikan sejumlah penilaian, terutama terkait tantangan penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi Covid-19.
"Kami tidak ingin haji tahun ini menjadi episentrum penyebaran penyakit," ujar Al Qasabi dalam pernyataan yang dipublikasikan Minggu (6/6/2021).
Baca juga: Ridwan Kamil Minta Pemerintah Lobi Ulang Arab Saudi soal Pembatalan Haji
Al Qasabi berujar, Arab Saudi terus memantau perkembangan pandemi global. Dengan menimbang aspek itulah, pemerintah Saudi bisa segera mengumumkan keputusan terkait ibadah haji tahun ini.
"Kementerian Haji dan Umrah sudah bekerja keras untuk meningkatkan layanan di tengah situasi pandemi," ujar Al Qasabi.
"Pelaksanaan haji tahun lalu, dan mulai dibukanya kembali ibadah umrah secara bertahap sejak Oktober, dilakukan setelah ada model penanganan Covid-19 yang terus dikembangkan otoritas Saudi," tambahnya.
Baca juga: KJRI Jeddah Ungkap Alasan Arab Saudi Belum Umumkan Teknis Penyelenggaraan Haji
Sejauh ini, Saudi memfokuskan pada teknologi modern dan digitalisasi prosedur demi menyediakan layanan yang dibutuhkan jamaah.
Termasuk aplikasi bernama Eatmarna, yang memungkinkan pengguna untuk meminta izin salat, umrah, sampai salat Rawdah di masjid Mekah-Madinah.
Lebih dari 20 juta orang dikabarkan sudah merasakan manfaat aplikasi itu. Sebanyak 30 ribu di antaranya, masih memakai layanan dari Pusat Inaya atau perawatan yang melayani jemaah di Mekah dan Madinah.
Baca juga: Kemenag: Belum Ada Satu Pun Negara yang Dapat Kuota Haji dari Arab Saudi
Masalah transportasi juga sudah dipersiapkan. Sekitar empat tempat sudah disiapkan untuk mengangkut jemaah, dari dan ke Masjidil Haram, Mekah.
Asisten Wakil Sekretariat Kementerian Haji dan Umrah Saudi Hesham Abdulmonem Saeed menyatakan, yang paling penting saat ini adalah mengelola kerumunan jamaah. Caranya dengan memakai slot waktu.
"Cara ini bisa meningkatkan perlindungan bagi para jamaah," ujar Saaed.
Baca juga: Dubes Arab Saudi Kirim Surat ke Puan untuk Klarifikasi Isu Haji, Ini Isi Lengkapnya
Saaed menambahkan, pekerjaan melayani jemaah haji harus selalu melibatkan kerjasama sektor publik, swasta dan sukarela.
"Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kepresidenan Dua Masjid Suci, dan semua otoritas terkait, harus bekerjasama dan memudahkan jemaah dalam melakukan ibadah haji dan umrah," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.