Raja Malaysia Segera Adakan Konsultasi dengan Penguasa Kerajaan Lain Setelah Terima Proposal Keadaan Darurat

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah akan berkonsultasi dengan penguasa kerajaan lain untuk membahas proposal Perdana Menteri Muhyiddin Yassin soal keadaan darurat.

Melansir Reuters pada Sabtu (24/10/2020), sumber istana mengatakan bahwa pada Sabtu, perdana menteri Malaysia telah meminta raja untuk mengumumkan keadaan darurat.

Muhyiddin bertemu dengan raja pada Jumat untuk menyampaikan proposal darurat, yang mencakup penangguhan parlemen, kata sumber.

Langkah tersebut dikecam pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, yang menuding itu adalah upaya perdana menteri untuk mempertahankan kendali di tengah perebutan kekuasaan.

Proposal itu muncul ketika Malaysia menghadapi lonjakan kasus virus corona, ekonomi lesu yang dilanda pandemi, serta keraguan atas kemampuan Muhyiddin untuk memimpin mayoritas di parlemen dan meloloskan anggaran untuk 2021.

Baca juga: Diguncang Kemelut Politik, PM Malaysia Akan Terapkan Darurat Nasional

Istana tidak mengidentifikasi rekomendasi yang dibuat oleh Muhyiddin, dan mengatakan raja akan segera mengadakan konsultasi dengan penguasa Melayu lainnya.

"Al-Sultan Abdullah sangat memahami perlunya pemerintah negara untuk terus mengatasi ancaman Covid-19," kata istana dalam sebuah pernyataan.

Council of Rulers, yang mengelompokkan 9 kepala keluarga kerajaan Malaysia, memiliki kekuasaan untuk tidak memberikan persetujuan dari undang-undang apa pun dan mempertimbangkan tentang kebijakan nasional.

Sebuah sumber yang mengetahui masalah itu mengatakan para penguasa akan bertemu pada Minggu (25/10/2020).

Kantor Muhyiddin belum mengomentari proposal darurat tersebut.

Baca juga: Di Umur 95 Tahun, Mahathir Mohamad Kembali Calonkan Diri sebagai PM Malaysia

Tanpa justifikasi

Politisi oposisi mengatakan tidak ada alasan yang sah bagi pemerintah untuk memberlakukan keadaan darurat, dan itu dimaksudkan untuk menghindari pertikaian di parlemen.

Pemerintah dijadwalkan untuk mengusulkan anggaran 2021 pada 6 November, ketika parlemen berkumpul kembali pada awal bulan depan.

Ada pertanyaan apakah Muhyiddin dapat mengumpulkan mayoritas di parlemen untuk meloloskan anggaran sejak Anwar mempertaruhkan klaimnya untuk membentuk pemerintahan baru.

Baca juga: Dikepung UMNO, Anwar dan Mahathir, Apakah Muhyiddin Bertahan Jadi PM Malaysia?

Muhyiddin juga mendapat kecaman dari beberapa mitra koalisinya, yang mengancam akan menarik dukungan untuknya dan sebagai gantinya mendukung Anwar.

Kekalahan anggaran akan dihitung sebagai mosi tidak percaya pada Muhyiddin dan bisa memicu pemilihan baru.

Namun, aturan darurat memungkinkan anggaran tidak akan digunakan untuk pemungutan suara pemilihan baru.

Baca juga: Pengamat Tak Yakin Mahathir Bakal Dapat Dukungan untuk Jadi PM Malaysia Ketiga Kalinya

Mantan perdana menteri dan anggota parlemen oposisi Mahathir Mohamad mengatakan tidak ada kerusuhan atau pelanggaran hukum dan perintah untuk membenarkan keadaan darurat, yang akan memberikan kekuasaan tambahan kepada Muhyiddin.

“Dihadapkan pada kemungkinan digulingkan, perdana menteri menginginkan kekuasaan dalam keadaan darurat,” Mahathir dalam sebuah posting blog.

Harian Star melaporkan bahwa keadaan darurat yang diusulkan hanya akan mempengaruhi kegiatan politik, dan tidak akan ada jam malam atau dampak apapun pada kegiatan ekonomi.

Baca juga: Mahathir: Meski Anwar Ibrahim Jadi PM Malaysia, Krisis Politik Takkan Berakhir