Kemendikbud: 73 Persen Sekolah Sudah Gunakan Kurikulum Merdeka

KOMPAS.com - Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo mengatakan, saat ini Kurikulum Merdeka sudah digunakan oleh 73 persen sekolah di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Anindito atau yang akrab disapa Nino saat rapat kerja dengan Komisi X DPR beberapa waktu lalu dan disiarkan melalui akun YouTube resmi DPR RI.

"Kalau dihitung dari sekolah formal ini sudah 80 persen dari sekolah formal di Indonesia. Atau 73 persen dari seluruh satuan pendidikan (sekolah)," kata Nino dikutip dari akun YouTube DPR RI, Rabu (13/3/2024).

Baca juga: Alasan Kemendikbud Terapkan Kurikulum Merdeka secara Nasional pada 2024

Nino mengatakan, tahun ini Kemendikbud Ristek berencana untuk menjadikan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional.

Sebelum diterapkan, kata Nino, Kurikulum Merdeka sudah disosialisasikan penerapanya secara sejak tahun 2020 dan pada tahun 2022 sudah dijadikan salah satu kurikulum yang bisa dipilih sekolah.

"Tahun 2022 kami menawarkan kurikulum ini secara sukarela pada sekolah yang ingin melakukan transformasi pembelajaran, dan sekitar 140.000 satuan pendidikan di indonesia ikut serta dalam program itu," ujarnya.

Angka sekolah yang memilih menerapkan Kurikulum Merdeka, lanjut Nino, mengalami penambahan di tahun 2023 menjadi 160.000 sekolah.

Oleh karena itu, menurut Nino, penerapan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional tahun ini tidak akan menjadi hal baru bari sekolah.

Baca juga: Mendikbud: 774.000 Guru Honorer Telah Lulus Seleksi ASN PPPK

"Sehingga sebenarnya ketika tahun ini kita akan menetapkan sebagai kurikulum nasional, praktis sudah sebagian besar sekolah di indonesia sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sudah buka hal yang baru lagi," ungkapnya.

Nino juga menegaskan, Kurikulum Merdeka juga sudah diterapkan di daerah Terluar, Terdalam, dan Tertinggal (3T) dengan fasilitas belajar yang apa adanya.

Menurut Nino, sekolah daerah 3T menjadi daerah yang paling banyak menikmati manfaat dari keberadaan Kurikulum Merdeka.

"Dalam banyak kasus daerah-daerah yang sulit itu yang mendapatkan manfaat paling besar dari Kurikulum Merdeka," tuturnya.

Begitu pula dengan sekolah madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), tambah Nino, juga sudah banyak yang menerapkan Kurikulum Merdeka.

"Kemenag juga bergerak ke arah yang sama sudah hampir separuh madrasah di bawah kemenag yang mulai menerapkan Kurikulum Merdeka," jelas Nino.