Kemendikbud Luncurkan Program Percepatan Pemenuhan Dosen S3 2024

KOMPAS.com - Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) akan meluncurkan program percepatan pemenuhan dosen S3 di tahun 2024.

Adapun program itu merupakan kolaborasi BPPT dengan Ditjen Pendidikan Vokasi, Ditjen Pendidikan Tinggi, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang menargetkan mencapai 20 persen jumlah dosen S3.

"BPPT memang punya skema beasiswa untuk calon dosen jenjang S2 dan S3 selain Beasiswa Indonesia Maju, calon guru SMK dan pelaku budaya, tapi kalau mengandalkan skema reguler tersebut, kita akan kekurangan dosen S3 di tahun 2030, karena itu perlu dilakukan percepatan," kata Kepala BPPT Anton Rahmadi dikutip dari laman resmi Puslapdik, Jumat (1/3/2024).

Baca juga: Beasiswa S2-S3 Gratis ke Australia, Ada Biaya Hidup Rp 375 Juta

Pemerintah, kata Anton, melakukan program percepatan pemenuhan dosen tersebut melalui beberapa skema seperti rekrutmen dosen melalui pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kemudian, skema Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru bekerja lebih dari setahun namun ingin menjadi dosen diperkenankan berproses mencari studi dan mengajukan tugas belajar.

Pemerintah juga menggelar Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) yang dikelola Dirjen Diktiristek.

Sebagai padanan program PMDSU, BPPT Puslapdik menyasar calon dosen percepatan studi S2-S3 di luar negeri yang bersumber dari mahasiswa lulusan S1 dengan IPK 3,5 atau cumlaude dan wajib kembali ke lembaga atau instansi asal.

"Mahasiswa tersebut diberi kesempatan mengikuti PMDSU yakni mengikuti jenjang S2 langsung ke jenjang S3 di luar negeri," ujarnya.

Pada program padanan PMDSU khusus ke luar negeri ini, kata Anton, BPPT Puslapdik terlibat dalam penentuan universitas tujuan dan memastikan akan memilih universitas-universitas terbaik.

Baca juga: Beasiswa S2-S3 Gratis ke Malaysia, Tanpa Syarat Pengalaman Kerja

Anton menegaskan, program percepatan gelar di luar negeri ini digelar untuk memenuhi tuntutan nasional memenuhi jumlah dosen bergelar S3 mencapai 20 persen dari total jumlah dosen yang ada.

"Saat ini masih defisit tiga persen, persesjen (Peraturan Sekretaris Jenderal) terkait hal ini sedang dalam rancangan," jelas Anton.

Jumlah lulusan S2-S3 di Indonesia masih sedikit

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jumlah penduduk usia produktif di Indonesia yang menempuh jenjang pendidikan S2 dan S3 masih terbilang sedikit.

Menurut Jokowi, jika dirasiokan jumlah penduduk usia produktif Indonesia yang kuliah S2 dan S3 hanya sebesar 0,45 persen.

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam acara pembukaan Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia, Senin (15/1/2024).

Baca juga: 3 Beasiswa S2-S3 Tanpa Batas Usia Khusus Perempuan, Bisa Kuliah Gratis

"Rasio penduduk berpendidikan S2-S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali. Saya kaget juga, kemarin dapat angka ini saya kaget, Indonesia itu di angka 0,45 persen," kata Jokowi dikutip dari siaran YouTube resmi Sekretariat Presiden, Senin.

Angka tersebut, kata Jokowi, masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang rasio penduduk usia produktif kuliah S2 dan S3 sebesar 2,43 persen.

Sementara negara maju memiliki persentase rasio lebih tinggi lagi yakni sebesar 9,8 persen.