Pemerintah Diminta Terbuka soal Rencana Setop Alokasi Dana Beasiswa LPDP

KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah segera menjelaskan secara gamblang pada publik mengenai rencana penghentian sementara alokasi dana untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurut Syaiful, hal itu perlu dilakukan agar publik dan DPR bisa menilai apakah dana beasiswa yang dikeluarkan LPDP selama ini sudah cukup untuk berkontribusi pada kemajuan Indonesia.

"Pemerintah perlu untuk secara terbuka menyampaikan dulu publik menyangkut soal apakah penghentian untuk masuk di dana abadi LPDP itu sudah perlu dihentikan atau belum," kata Syaiful kepada Kompas.com, Sabtu (20/1/2024).

Baca juga: Soal Rencana Setop Alokasi Dana LPDP, DPR Akan Panggil Menko PMK

Syaiful menjelaskan, selama satu tahun LPDP mengeluarkan dana kurang lebih sebesar Rp 20 triliun untuk membiayai mahasiswa Indonesia melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi bergengsi di luar negeri.

Pemerintah pun harus melihat terlebih apakah angka Rp 20 triliun itu sudah cukup untuk membuat Indonesia merasakan dampak positif karena menyekolahkan banyak orang ke luar negeri.

Oleh karena itu, Syaiful meminta agar pemerintah membuka secara gamblang terkait kecukupan dana abadi LPDP yang akan digunakan untuk beasiswa.

"Karena menjadi sangat subjektif, pemerintah merasa cukup, itukan versi pemerintah, apakah cukup versi DPR dan versi publik saya kira belum tentu," ujarnya.

Syaiful juga merasa kurang sepakat jika pemerintah harus menghentikan sementara alokasi dana untuk beasiswa LPDP, karena menyekolahkan anak keluar negeri bisa ikut membantu kemajuan negara.

Dalam waktu dekat Komisi X, kata Syaiful, akan memanggil Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk meminta klarifikasi terkait rencana tersebut.

Baca juga: Kerek SDM, Jokowi Minta Penerima Beasiswa LPDP Naik 5 Kali Lipat

"Kami berencana untuk memanggil (Menko PMK) untuk clear-kan. Semoga bisa dalam waktu dekat supaya publik juga lebih cepat tahu bagaimana sebenarnya pengelolaan anggaran LPDP selama ini," ungkapnya.

"Dan apakah dengan skema yang ada sudah memenuhi ekspektasi dan harapan publik atau belum" ucap Syaiful Huda.

Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintahan berencana menghentikan sementara alokasi anggaran untuk beasiswa LPDP.

Pasalnya, saat ini jumlah anggaran LPDP sudah menumpuk dan mencapai hampir Rp 150 triliun. Rencananya alokasi anggaran akan dialihkan untuk sejumlah pos lain di bidang pendidikan.

"Sudah kita tinjau apa harus diteruskan (alokasi) LPDP itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp 150 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

"Jadi anggaran pendidikan 20 persen, nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi, termasuk riset dan alokasi beasiswa (lain) dan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," jelasnya.

Kendati demikian, Muhadjir memastikan program pemberian LPDP tetap berjalan.

"LPDP tetap jalan," tegasnya.

"Kan tiap tahun dari 20 persen anggaran pendidikan itu disisihkan sekitar Rp 20 Triliun di dalam dana abadi. Sekarang numpuk sekitar Rp 136 triliun. Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun? Apakah tidak itu saja dulu. Lalu 20 persen anggaran pendidikan akan difokuskan untuk pendidikan dan riset," tambah Muhadjir.