Implementasi UU 24 Tahun 2009 Terwujud, Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi UNESCO

KOMPAS.com - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menyetujui usulan Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada General Conference (Sidang Umum) UNESCO, Senin (20/11/2023).

Dengan demikian, sekarang terdapat sepuluh bahasa resmi Sidang Umum UNESCO yang terdiri atas enam bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Bahasa Inggris, Perancis, Arab, China, Rusia, dan Spanyol serta empat bahasa negara anggota UNESCO lainnya, yaitu Bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia.

Dengan ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Sebelumnya, Pemerintah RI mengusulkan Bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Upaya ini merupakan salah satu implementasi dari amanat Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat (1) tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaaan.

Baca juga: UNJ: Membangun Universitas Bertaraf Internasional dan Berwawasan Kebangsaaan

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

Usulan itu merupakan upaya de jure agar Bahasa Indonesia mendapat status bahasa resmi pada sebuah lembaga internasional setelah secara de facto pemerintah Indonesia membangun kantong-kantong penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara.

Duta Besar (Dubes) RI Paris Mohamad Oemar sebagai Delegasi Tetap RI untuk UNESCO menyampaikan bahwa Bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa pra-kemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda pada 1928.

“Dengan perannya sebagai penghubung antar etnis yang beragam di Indonesia, Bahasa Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penutur juga telah melanglang dunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur asing saat ini,” ujarnya saat membuka presentasi proposal Indonesia.

Baca juga: Nilai Kepimpinan Mangkunegaraan X, Gibran: 10 dari 10

Oemar menyebutkan, kepimpinan aktif Indonesia di tataran global telah dimulai sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 1955 yang menjadi bibit terbentuknya Kelompok Negara Non-Blok.

Indonesia, kata dia, memilliki komitmen kuat untuk melanjutkan kepemimpinan dan kontribusi positif untuk dunia internasional.

“(Kontribusi itu dilakukan) dengan berkolaborasi bersama negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global, melalui peran keketuaan Indonesia di forum Group of Twenty (G20) 2022 dan ASEAN 2023 ini,” tutur Oemar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (21/11/2023).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa meningkatkan kesadaran terhadap Bahasa Indonesia merupakan bagian dari upaya global Indonesia untuk mengembangkan konektivitas antar bangsa, memperkuat kerja sama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional.

Baca juga: Bupati Trenggalek Bertemu Sri Sultan HB X Bahas Pemulihan Ekonomi dan Pengembangan Budaya

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) E Aminudin Aziz mengungkapkan, posisi Bahasa Indonesia semakin meningkat setelah ditetapkan menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO.

Pada awalnya, kata dia, Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928.

“Selanjutnya, Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Sekarang Bahasa Indonesia mendapat status bahasa resmi pada tataran internasional melalui pengakuan sebagai bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO,” imbuh Aziz.