UGM Komitmen Bebas dari Perundungan

KOMPAS.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) berkomitmen mewujudkan kampus yang bebas dari perundungan.

Demikian disampaikan Ketua HPU UGM, Prof. Yayi Suryo Prabandari dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: Teliti Manfaat Jahe, Shirly Raih Gelar S3 di UI dengan IPK 3,99

"Kita ingin mewujudkan kampus yang aman, nyaman, dan membahagiakan, tidak ada perundungan. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat dan informasi tambahan yang bisa disebarkan lebih lanjut di tingkat fakultas maupun universitas," kata dia.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Dr. Chatarina Muliana menerangkan perundungan merupakan satu dari tiga dosa besar pendidikan tinggi di samping kekerasan seksual dan intoleransi.

Perundungan dapat memberikan dampak yang luar biasa tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi perguruan tinggi.

Oleh karena itu, menurut dia, kampus perlu menaruh perhatian terhadap kasus perundungan dan menyediakan sistem pendukung untuk penanganan perundungan di kampus.

Dukungan yang dimaksud, terangnya, meliputi aspek tata kelola penanganan, dukungan kepada korban, hingga pemberian sanksi.

"Kita tidak bisa menganggap kasus perundungan masalah yang simpel dan menjadi bagian dari budaya kita. Ini merupakan pelanggaran asas dan prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi," ucap dia.

Sosiolog UGM, Desintha Dwi Asriani memberikan paparan terkait fenomena perundungan di kalangan remaja, termasuk salah satunya tren perundungan siber.

Baca juga: Gagal PPDB Sekolah Negeri, Ini 20 SMA Swasta Terbaik Jawa Barat

Dia juga berbicara terkait fenomena perundungan dalam perspektif sosiologi dan gender, serta mekanisme struktural dan mekanisme kultural dalam penanganan dan perlindungan kasus perundungan yang kerap berbenturan.

"Ini yang sering kali menjadi dilema, ada hukum formal yang sifatnya memaksa dan universal, tapi juga ada situasi dalam masyarakat yang secara kultural dipakai juga. Menemukannya seperti apa, ini yang sering kali menjadi tantangan," ungkap Desintha.

Ketua Pokja HPU Zero Tolerance pada Kekerasan, Perundungan, dan Pelecehan, Sri Wiyanti Eddyono memaparkan temuan Survei Persepsi Perundungan UGM 2022 serta rencana aksi strategis bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UGM.

Di samping proses penanganan, menurutnya yang menjadi cukup penting adalah upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perundungan.

Baca juga: Belum Lolos SMA Negeri, Ini 5 Sekolah Swasta Terbaik di Jakarta Timur

"Lebih baik kita mencegah daripada kita menangani. Dan mencegah itu harus kita lakukan secara masif," tegas dia.