Perpustakaan Harus Bisa Dampingi Mereka yang Putus Sekolah

KOMPAS.com - Literasi penting untuk dibicarakan karena berkaitan erat dengan kesejahteraan. Mengandung arti kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa

Alhasil, agar mampu digunakan untuk memenangkan kompetisi global, menjadikan literasi milik individual bukan institusional.

Baca juga: Tempat Pendidikan Jokowi, dari SD hingga Masuk Fakultas Kehutanan UGM

Amanah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus menyentuh hingga tingkatan literasi yang kelima, yakni memproduksi barang dan jasa.

Maka dari itu, sebagian besar masyarakat Indonesia yang notabene tidak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar formal perlu mendapat pendampingan dari perpustakaan.

"Perpustakaan harus memberikan pendampingan kepada mereka yang tidak tamat sekolah dengan pelatihan yang diberikan secara langsung maupun melalui buku-buku ilmu terapan," kata Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam keterangannya, Kamis (20/10/2022).

Kemampuan memproduksi barang dan jasa mendukung program pemerintah dalam menyukseskan Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) milik masyarakat.

Syarif Bando menambahkan, saat ini Perpusnas sedang berusaha untuk menghasilkan 3 konten yang rencananya diluncurkan ke masyarakat pada awal 2023.

"Informasi yang dibutuhkan masyarakat nantinya akan difasilitasi oleh konten-konten yang dihasilkan olah Perpusnas. Indonesia harus bangkit dengan karya-karyanya yang dimulai dari home industry," jelas dia.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menjelaskan, kepentingan literasi sangat erat dengan meningkatkan kualitas SDM, hingga akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dia juga menekankan perpustakaan adalah ruang publik yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman sampai berlatih keterampilan.

Baca juga: 10 Tips Atasi Anak Alami Demam Tinggi ala Dosen FK UM Surabaya

Sehingga, apabila dilihat dari manfaat program, Perpusnas akan mendorong pemerintah daerah dengan program serupa untuk tahun-tahun mendatang.

"Dengan diadakannya berbagai macam kegiatan yang dibutuhkan masyarakat, konteks perpustakaan sebagai kebutuhan di masyarakat akan semakin meningkat," ungkap Joko Santoso.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi mengatakan, peran para pemangku kepentingan di daerah, serta komitmen dari pimpinan daerah sangat penting dalam mendorong keberhasilan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai program Prioritas Nasional hingga ke tingkat desa.

"Dukungan dari pimpinan daerah dan pemangku kepentingan dapat mempercepat mobilisasi kebijakan, SDM, maupun anggaran untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan," tutur dia.

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Amich Alhumami menegaskan, untuk memajukan masyarakat yang tercemin pada pembangunan ekonomi negara, harus ada penekanan yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan SDM dengan literasi.

Baca juga: Ini Beda Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Teknik Komputer

"Seseorang tidak mungkin bisa berdaya, untuk menjadi mampu maka harus punya akses atas sumber-sumber ilmu pengetahuan untuk belajar dan mencari informasi," tegas dia.