PresUniv dan Pemkab Bekasi Kembangkan Sistem Kesehatan Akademik

KOMPAS.com - Sebagai salah satu persiapan Fakultas Kedokteran, President University (PresUniv) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk pengembangan sistem kesehatan akademik (Academic Health System atau AHS).

Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) dilakukan oleh Rektor PresUniv Prof. Chairy dan Plt. Bupati Bekasi H. Akhmad Marjuki, di Jababeka Cikarang, Bekasi, pada Rabu, 20 April 2022.

Sebagai informasi, AHS adalah ekosistem kolaboratif melibatkan tiga pihak, yakni penyedia layanan kesehatan Kabupaten Bekasi (klinik, puskesmas, RSUD dan RS swasta), kalangan industri (klinik in-house, asuransi, termasuk penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja), dan Fakultas Kedokteran PresUniv.

Melalui kolaborasi ini diharapkan akan muncul institusi dan sistem layanan kesehatan yang unggul.

“PresUniv tidak hanya mendirikan Fakultas Kedokteran, tapi juga ingin ikut membangun AHS di Kabupaten Bekasi. Kami menyadari bahwa membangun AHS itu tidak mudah. Perlu dukungan dari pemerintah, termasuk Pemkab Bekasi,” ungkap Prof. Budi Susilo Soepandji.

Prof. Budi Susilo menambahkan, MoU yang ditandatangani sekaligus merupakan wujud dukungan Pemkab Bekasi terhadap rencana PresUniv dalam mendirikan Fakultas Kedokteran.

“Penandatanganan MoU ini adalah simbol bahwa kita akan bahu membahu mewujudkan AHS di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Plt. Bupati bekasi Akhmad Marjuki mengapresiasi rencana PresUniv dalam mendirikan Fakultas Kedokteran.

“Setelah mendengar penjelasan tentang AHS, saya nyatakan bahwa kerja sama antara Pemkab Bekasi dengan PresUniv ini benar-benar harus kita wujudkan. AHS jangan hanya menjadi simbol semata,” ujar Akhmad Marjuki dikutip dari rilis resmi yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Beasiswa Kedokteran UMY, Bebas Biaya Kuliah dan Biaya Hidup

MoU yang ditandatangani tersebut diharapkan bisa menjadi landasan bagi PresUniv dan Pemkab Bekasi dalam mengembangkan AHS di Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan lebih detail dari MoU tersebut nantinya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Ketimpangan distribusi dokter

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Yudi Mulyana, Dekan Fakultas Kedokteran Unpad menyampaikan, saat ini penambahan jumlah dokter di Indonesia sudah kian mendesak.

“Jumlah dokter masih kurang. Jadi, harus ditambah,” kata Prof. Yudi dalam sambutannya pada acara tersebut.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia memberi pelajaran bahwa standar World Health Organization (WHO) belum memadai. WHO menetapkan standar 1 dokter per 10.000 penduduk.

Dalam kondisi normal, standar tersebut mungkin cukup. Namun, jika terjadi bencana kesehatan, seperti pandemi atau wabah lainnya, jumlah tersebut sangat kurang. Ini tentu sangat merugikan, karena akan ada korban yang tidak tertolong, termasuk korban dari kalangan dokter dan tenaga kesehatan.

Itulah yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia dan negara-negara lainnya.
Pandemi Covid-19 mengingatkan bahwa menambah jumlah dokter, termasuk fasilitas pendukung, kini menjadi kebutuhan.