Pekerja Toilet Unjuk Rasa Protes Menteri Erick Thohir soal WC SPBU Gratis

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Para pekerja toilet di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (12/12/2021), berunjuk rasa memprotes kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menggratiskan WC di SPBU seluruh Indonesia.

Sebab, kebijakan itu dinilai telah membuat ribuan orang menganggur. Aksi unjuk rasa itu digelar di jalan protokol Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menggelar long march lalu memasuki aula kantor Desa Sukahening.

Dalam aksi itu, perwakilan pekerja toilet, Abdulrohman menyampaikan sejumlah sikap terkait kebijakan Erick Thohir yang menggratiskan toilet.

Pertama, penggratisan toilet di SPBU itu menyebabkan 5.000 orang penjaga toilet kehilangan pekerjaan. Hal itu berdampak pada penghidupan 15.000 anggota keluarga mereka.

Baca juga: Aksi Erick Thohir Minta Toilet SPBU Digratiskan Dianggap Ancang-ancang Pemilu 2024

Mereka pun meminta pemerintah untuk mencari alternatif pekerjaan bagi para mantan pekerja toilet tersebut.

"Untuk itu, kami meminta kepedulian dan simpati ang sama ditunjukkan oleh Menteri BUMN agar bisa mencarikan lapangan pekerjaan baru bagi 5.000 pekerja toilet yang menjadi sumber penghidupan 15.000 anggota keluarga kami," kata Abdulrohman dalam orasinya.

Di tempat yang sama, Wakil Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Soeharjono mengatakan, pihaknya mendampingi para pekerja toilet untuk memperjuangkan nasib mereka.

Soeharjono mengatakan, paguyuban pekerja toilet kini sudah mulai masuk menjadi bagian dari Sarbumusi. Oleh karena itu, pihaknya akan mengomunikasikan keluhan para pekerja toilet ini dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja.

Terkait aksi pekerja toilet ini, Soeharjono menilai pemerintah Menteri BUMN Erick Thohir seharusnya melihat dampak dari apa yang disampaikan. Ketika toilet SPBU digratiskan, maka sekitar 5.000 pekerja toilet menganggur dan berdampak pada 15.000 orang keluarga mereka.

Kondisi ini akan menjadi beban bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

"Ketika Covid-19 meningkatkan pengangguran, ditambah dengan kebijakan ini, maka jumlah pengangguran akan meningkat," katanya.

Ia meminta pemerintah mengkaji ulang instruksi dari Menteri BUMN itu. Jika hal ini belum menjadi kebijakan, maka masih ada peluang bagi pekerja toilet untuk tetap bisa bekerja.

"Namun jika ini sudah menjadi kebijakan, maka pemerintah harus menyediakan pekerjaan alternatif. Apakah mereka dipekerjakan di Pertamina atau SPBU dengan status buruh," katanya.

Soeharjono berharap pemerintah duduk bareng mendiskusikan persoalan ini. Hal itu agar masalah tersebut tidak berdampak pada peningkatan jumlah rakyat miskin.

Toilet SPBU gratis

Diberitakan sebelumnya, Erick meminta PT Pertamina (Persero) memperbaiki layanan fasilitas toilet di SPBU-SPBU yang berada di bawah perusahaan tersebut.

Ia bilang, fasilitas toilet harusnya tak berbayar. Pernyataan Erick tersebut merespons ramainya pembicaraan masyarakat beberapa waktu terakhir tentang pungutan sebesar Rp 2.000 di toilet SPBU.

Baca juga: Soal Pungli Rp 2.000 di Toilet SPBU, Ini Kata Pertamina

Tagihan itu dinilai masyarakat sebagai pungutan liar (pungli) dan tidak bersifat sukarela.

"Saya minta direksi Pertamina harus perbaiki, dan saya minta nanti seluruh kerja sama dengan pom bensin swasta yang di bawah Pertamina juga toiletnya enggak boleh bayar. Harus gratis," ujarnya seperti dikutip dalam postingan akun Instagram resminya @erickthohir, Senin (22/11/2021).