Film Dokumenter "Eksil" Tak Jadi Tayang di CGV Samarinda, Apa Alasannya?

KOMPAS.com - Pemutaran film dokumenter Eksil di salah satu bioskop di Samarinda, Kalimantan Timur, yang direncanakan pada Kamis (22/2/2024), dibatalkan secara sepihak oleh manajemen bioskop.

Ketua Penyelenggara Nonton Bareng Kamisan Kaltim Wawan Darmawan mengatakan, agenda nonton bareng (nobar) film Eksil di Kota Samarinda terpaksa batal, padahal 146 penonton sudah membeli tiketnya.

Pembatalan dilakukan H-1, yakni pada Rabu (21/2/2024), sehari jelang nobar Eksil di CGV Samarinda pada pukul 10.59 Wita.

"Salah satu koordinator Nobar Eksil mendapat pesan WhatsApp dari salah satu staf CGV Samarinda mengatakan pihak mereka belum bisa menanyangkan film Eksil," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (22/2/2024).

Kemudian, untuk tiket penonton, sedang dalam proses pendataan untuk dilakukan pengembalian atau refund.

Baca juga: Pajak Hiburan Bioskop Turun Jadi 10 Persen, Apakah Harga Tiket Ikut Turun?

Pihak bioskop membatalkan acara secara sepihak

Wawan mengungkapkan, sikap CGV berbanding terbalik 180 derajat dengan saat tim penyelenggara menghubungi pertama kali untuk menyewa salah satu studio (Cinema 2) yang berkapasitas 146 penonton itu.

Pihaknya bahkan telah menyerahkan uang muka sebesar Rp 2.025.000 (sudah termasuk pajak) sebagai tanda jadi, Jumat (16/2/2024).

"Setelah kami bertemu untuk kordinasi, pihak CGV menyampaikan jika acara nobar ini bisa dilaksanakan jika kami dan pihak CGV mengurus surat izin keramaian di kepolisian (Polresta Samarinda)," ujarnya.

Menurut Wawan, syarat tersebut jelas di luar nalar dan merupakan upaya pembungkaman demokrasi, pengekangan hak kebebasan berekspresi.

"Di mana kita tahu bersama film Eksil ini sudah tayang di berbagai bioskop tanah air seperti Jakarta, Bali, Jogja, dan lainnya," imbuhnya.

Selain itu, kata Wawan, film Eksil ini juga banyak mendapatkan penghargaan internasional, jadi sangat aneh jika pihaknya diharuskan mengurus perizinan ke Polresta Samarinda.

"Karena sangat jelas dalam perspektif konstitusi, negara bertanggung jawab untuk memastikan kebebasan berekspresi, dan hak warga negara dilindungi dengan baik," ungkap Wawan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 28 juncto Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan secara eksplisit bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

"Ini jelas mencederai demokrasi. Kami mengajak segenap kawan untuk merapatkan barisan, membentuk simpul bagi demokrasi di Kota Samarinda, yang katanya kota pusat peradaban," tegasnya.

Ia mengatakan, perlindungan atas kebebasan berekspresi adalah aspek penting dalam negara yang menyebut dirinya demokratis.