Solusi Anies dan Ganjar atas Praktik Pinjol untuk Bayar UKT di Kampus

KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti fenomena pinjaman online (pinjol) di kalangan mahasiswa untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT).

Hal tersebut mereka sampaikan dalam debat kelima Pilpres 2024 yang terlaksana di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (4/2/2024).

Ini bermula dari Anies yang melemparkan pertanyaan kepada Ganjar soal pendapatnya tentang UKT yang mahal sehingga memaksa mahasiswa mengakses pinjol.

"Pak Ganjar di pertanyaan saya terkait UKT yang mahal itu. Belakangan kita mendengar fenomena ini bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol. Nah, bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia?" tanya capres nomor urut 1, Anies Baswedan.

Atas pertanyaan tersebut, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo lantas memberikan solusi atas penggunaan pinjol untuk membayar biaya kuliah mahasiswa Indonesia.

Baca juga: Disinggung Ganjar Pranowo Saat Debat, Apa Itu Program Bolpen?

Kata Ganjar soal pinjol untuk bayar UKT

tangkapan layar YouTube KPU Calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo dalam debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta pusat, Minggu (4/2/2024).

Caranya, dengan menerapkan program "Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana".

"Ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang dan pinjol ternyata menjadi problem dan saya sepakat," ujarnya.

Ganjar bercerita, para mahasiswa di Yogyakarta pernah mengatakan kepadanya kalau mereka harus memacu diri agar nasibnya jauh lebih baik karena tidak mendapatkan akses pendidikan yang mudah.

Dia melanjutkan, mahasiswa di masanya dulu memiliki program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI).

Dengan program itu, mahasiswa dapat lulus setelah membayar biaya kuliah dengan kredit yang murah dari pemerintah. Nantinya, ijazah mereka dapat diambil setelah lulus.

"Menurut saya, musti juga diimbangin dengan proporsionalitas kepada (mahasiswa) mana yang mampu dan mana yang kurang mampu," lanjut dia.

Baca juga: Apa Itu One Health yang Disebut Ganjar Jadi Upaya Preventif Kesehatan?

Mahasiswa yang kurang mampu, kata Ganjar, harus mendapatkan intervensi dari pemerintah untuk membayar UKT.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga berharap agar perguruan tinggi bisa menyediakan kluster-kluster besaran biaya UKT. Pembagiaan pembiayaan seperti ini ditujukan untuk kalangan mahasiswa yang memang sesuai dengan strata mereka.

"Kalau kita ingin membangun dan basisnya adalah sumber daya manusia, saya kira tidak boleh diingkari bahwa betul pendidikan adalah investasi. Jangan dihitung-hitung sebagai sebuah cost," tegasnya.