Kata Istana dan PDI-P soal Jokowi Bagi Bansos Tanpa Didampingi Risma

PDI-P: Jokowi melakukan penyalahgunaan politik bansos

Tidak hadirnya Risma dalam pembagian bansos yang dilakukan Jokowi turut direspons oleh PDI-P.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Jokowi sudah melakukan penyalahgunaan secara serius ketika memberikan bansos tanpa kehadiran Mensos Risma.

Hal tersebut dikarenakan Jokowi tidak melibatkan Risma yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menyalurkan bansos.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto, dikutip dari Kompas.com, Selasa (20/1/2024).

Di sisi lain, Hasto juga menuding Jokowi tidak melibatkan Risma ketika membagikan bansos karena mantan Wali Kota Surabaya ini berstatus sebagai kader PDI-P.

Diketahui, PDI-P saat ini mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Sementara Jokowi dinilai memberikan dukungan kepada putranya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," tandas Hasto.

Baca juga: Beda Jokowi dan Maruf soal Netralitas di Pilpres, Presiden Menyatakan Boleh Berpihak tapi Wapres Netral

Risma dinilai punya integritas tinggi

Lebih lanjut, Hasto menilai Risma sebagai sosok menteri sekaligus kader PDI-P yang berintegritas tinggi.

Risma juga disebut oleh Hasto tidak ingin ikut membagikan bansos yang disalurkan secara langsung oleh Jokowi.

"Beliau (Risma) tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga, maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu," ungkap Hasto.

Ia juga menyebutkan, bansos adalah kebijakan presiden semata, tetapi juga kebijakan politik dari politik anggaran di DPR.

"Sehingga pembagian bansos jangan dipolitisasi," ujar Hasto.

Baca juga: Istana Sebut Tak Hanya Jokowi, Megawati dan SBY Jalankan Kampanye Saat Jadi Presiden

(Sumber: Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya, Dian Erika Nugraheny | Editor: Ihsanuddin).