Saat PDI-P Kritik Program Food Estate Jokowi....

KOMPAS.com - Proyek food estate Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini kembali ramai diperbincangkan.

Perbincangan ini bermula dari kritikan yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Sikap PDI-P ini tak seperti biasanya. Sebab, partai berlambang banteng itu selalu mendukung setiap kebijakan Jokowi.

Terlebih, Jokowi merupakan kader dan diusung oleh PDI-P.

Baca juga: Mengenal Food Estate, Program Pemerintah yang Disebut Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan...

Baca juga: Ditanam Besar-besaran oleh Prabowo dalam Proyek Food Estate, Apa Manfaat Singkong?

Dulu diam

Proyek food estate ini pertama kali disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR 2020.

Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan rencananya untuk membangun food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

"Food estate, lumbung pangan, sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri," kata Jokowi, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (14/8/2020).

Baca juga: Selain PDI-P, Ini 3 Partai Lain yang Dukung Ganjar Pranowo

Bahkan, Jokowi mengeklaim pengelolaan food estate akan menggunakan teknologi modern.

Sebagai informasi, food estate merupakan daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia.

Lumbung pangan baru ini juga menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Sejak pembangunan proyek food estate itu, PDI-P tak pernah sekali pun menyoroti dan mengkritiknya.

Baca juga: Mengenal Food Estate, Program Jokowi yang Disebut PDI-P Proyek Kejahatan Lingkungan

Tunjuk Prabowo sebagai pimpinan proyek

Proyek food estate diketahui dikerjakan oleh lintas kementerian yang meliputi, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.

Namun, Jokowi kemudian menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai pimpinan proyek lumbung pangan untuk kawasan di Kalimantan Tengah tersebut.

Menurutnya, pertahanan bukan sekadar memenuhi cadangan minimum alat utama sistem pertahanan (alutsista) negara, tetapi juga pangan.

"Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," ujar Jokowi.

Baca juga: Profil Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan

Kendati demikian, proyek ini dalam praktiknya akan dibantu oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sementara itu, Prabowo menegaskan bahwa kementeriannya hanya menjadi pendukung dalam pengerjaan food estate. Menurutnya Kementerian Pertanian yang tetap menjadi leading sector-nya.

"Saya diberi tugas tanggal 9 Juli lalu, ditugaskan untuk mem-backup, mendukung menteri lain yang berkaitan dengan pertanian. Utamanya menteri pertanian. Ini tugas pokok beliau," kata Prabowo dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Jokowi, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Pertemuan Surya Paloh-Prabowo Subianto dan Irama Koalisi Jokowi...

Dikritik ahli

KOMPAS.com/ ELSA CATRIANA Kawasan Food Estate di Desa Ria Ria, kecamatan Pollung, kabupaten Humbahas, Kamis (30/1/2023)

Diberitakan sebelumnya, banyak ahli yang menganggap proyek food estate tersebut memiliki dampak buruk bagi lingkungan.

Salah satunya adalah Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa.

Menurutnya, proyek food estate tidak menjawab persoalan pangan dalam negeri, tetapi justru berdampak pada deforestasi.

"Sejarah implementasi food estate di Tanah Air terbilang buruk. Kegagalan dari food estate yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia adalah karena mengingkari kaidah akademis," kata Dwi, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (4/3/2021).

Baca juga: Merunut Akar Konflik Politik Yenny Wahid dan Cak Imin...

Sebab, pemerintah banyak mengingkari kaidah akademis yang seharusnya menjadi perhatian.

Kaidah akademis yang dimaksud adalah kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, serta kelayakan sosial dan ekonomi.

"Tata kelola air menjadi kunci utama dari pengembangan lahan pertanian. Hal ini termasuk ke dalam kelayakan infrastruktur yang berbiaya tinggi," jelas dia.

"Empat pilar tersebut harus dijamin dapat terpenuhi, jika tidak maka akan gagal food estate tersebut," sambungnya.

Baca juga: PDI-P: Proyek Food Estate Bagian dari Kejahatan Lingkungan

Kritik PDI-P soal food estate

Dokumentasi PDI-P Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Rakerda III DPD PDI-P Jambi, Sabtu (29/7/2023).

Di akhir pemerintahan Jokowi, PDI-P baru menyuarakan kritikannya terkait proyek food estate.

Tak tanggung-tanggung, Hasto menyebut proyek food estate yang dijalankan pemerintah ini merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Selasa (15/8/2023).

Ia pun menyayangkan adanya proyek ini. Sebab, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga Bumi.

Sayangnya, kebijakan food estate justru menebang habis hutan, tetapi tak membuahkan hasil yang maksimal.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," katanya lagi.

Baca juga: Ramai soal Junk Food Bisa Sebabkan Kanker Payudara, Benarkah? Ini Penjelasan Dokter

(Sumber: Ardiansyah Fadli, Vitorio Mantalean, Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Hilda B Alexander, Dani Prabowo, Achmad Nasrudin Yahya)