Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menilik Proyek Food Estate di Indonesia yang Disebut Jokowi dalam Pidato Kenegaraan

Kompas.com - 14/08/2020, 20:03 WIB
Vina Fadhrotul Mukaromah,
Jihad Akbar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung sejumlah hal dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2020, Jumat (14/8/2020). Salah satunya adalah soal ketahanan pangan. 

Menurut Jokowi, pemerintah tengah membangun food estate di dua wilayah, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

"Food estate, lumbung pangan, sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri," kata Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Kepala Negara menjelaskan food estate yang sedang dibangun nantinya tidak akan dioperasikan dengan cara-cara manual.

Pengelolaan food estate akan dilakukan menggunakan teknologi modern dan memanfaatkan kecanggihan digital.

Baca juga: Pidato Kenegaraan, Jokowi Sebut Indonesia Telah Menjadi Negara Upper Middle Income Country, Apa Itu?

Lantas, apa itu food estate? Bagaimana pembangunannya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara?

Food estate

Melansir Kompas.com, 24 Juni 2020, food estate merupakan suatu daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia.

Adapun, lumbung pangan baru ini juga menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020 hingga 2024.

Pengembangan food estate ini dilakukan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pertanian. 

Kedua institusi tersebut melakukan pengembangan di bidang teknologi olah tanam.

Sedangkan, Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar, seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut.

Hasil produksi pangan yang dihasilkan dari food estate ini diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.

Sejarah

Sebelumnya, proyek serupa juga pernah digagas oleh Presiden Soeharto, yaitu Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektare di Kalteng.

Kemudian, pascareformasi, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memiliki proyek 100.000 hektare di Ketapang, Kalimantan Barat dan 300.000 hektar di Bulungan, Kalimantan Utara. 

Namun, proyek-proyek tersebut dinilai kurang berhasil hingga kini.

"Hanya tersisa sedikit yang masih beroperasi dan jauh dari optimal. Pada dasarnya,, pekerjaan yang tidak berlandaskan kajian ilmiah, tetapi hanya sekadar semangat dan retorika, bisa gagal," kata Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa sebaagaimana dikutip Harian Kompas, Kamis (16/7/2020).

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia.

Kajian ilmiah yang dimaksud adalah kelayakan iklim dan tanah, infrastruktur yang antara lain mencakup tata kelola air, jaringan irigasi, dan jaringan transportasi.

Kelayakan lainnya adalah teknologi dan budaya, seperti ketersediaan varietas, keterjangkauan pupuk, mitigasi dan pengendalian banjir, serta ekonomi dan sosial.

Food estate di Kalimantan Tengah

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, 24 Juni 2020, guna mendukung rencana pembangunan food estate, pemerintah menyiapkan lahan yang merupakan eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektare di Kalteng.

Meski demikian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tanah yang digunakan sebagai lokasi food estate bukan lahan gambut, melainkan tanah aluvial.

Adapun, lokasi tepatnya berada di pinggir sungai Barito. Di kawasan ini, potensi wilayah yang dapat dikembangkan adalah seluas 295.500 hektare.

Namun, lahan yang sudah dicetak menjadi sawah dan telah memiliki jaringan irigasi adalah seluas 165.000 hektare.

Dari jumlah tersebut, tanah yang sudah diolah oleh petani setiap tahunnya atau lahan yang sudah fungsional seluas 85.500 hektare.

Kemudian dari luas lahan fungsional, tanah yang dipelihara setiap tahun secara reguler seluas 57.000 hektare. Sementara sisanya, yakni 28.300 hektare memiliki jaringan irigasi yang baik.

Selain itu, masih ada lahan seluas 79.500 hektare berupa semak belukar. Oleh karena itu, diperlukan pembersihan atau land clearing.

Melansir Harian Kompas, Kamis (16/7/2020), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk memimpin proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah ini.

Baca juga: Jubir Menhan: Lumbung Pangan Nasional Bukan Program Cetak Sawah

Usulan lokasi di Sumatera Utara

Pada awal Juli 2020, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan kepada Menteri Pertanian untuk menjadikan lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sebagai food estate. 

Luhut berharap, tanah di Sumut itu nantinya bisa menjadi acuan model lumbung pangan bagi daerah lainnya.

Sementara itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, koordinasi mereka sudah sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan pembuatan lumbung pangan dengan tujuan menjaga ketahanan pangan nasional.

"Ini sesuai petunjuk Bapak Presiden kepada Pak Menko (Kemaritiman dan Investasi) untuk bisa mensinergikan. Saya sebagai menteri teknis di bidang pertanian membuat sebuah langkah atas koordinasi Pak Menko. Ini menjadi super prioritas program," ucapnya.

Anggaran

Melansir Kompas.com, 3 Juli 2020, anggaran proyek food estate Kalteng terbagi di beberapa kementerian.

Pada Kementerian PUPR, dibutuhkan biaya sekitar Rp 2,9 triliun untuk penggarapan rehabilitasi irigasi.

Namun, untuk pengerjaan desain rehabilitasi irigasi di tahun ini, dana yang dikeluarkan besaral dari APBN 2020 sebesar Rp 49 miliar. 

Sementara kebutuhan dana Kementan diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun.

Namun pada tahun ini, mengeluarkan dana Rp 180 miliar untuk pengadaan alsintan, sarana produksi seperti benih, pupuk, dan pestisida.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

(Sumber: Kompas.com/Rosiana Haryanti, Ade Miranti Karunia, Yohana Artha Uly |Editor: Hilda B Alexander, Bambang P. Jatmiko, Yoga Sukmana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com