Big Data, AI, dan Intelijen Daya Saing Ekonomi dan Negara

Interaksi orang dengan teknologi dan informasi melahirkan era baru: big data di sekitar kita dan tiap negara. Big data berisi data dengan volume skala besar, unsur kejujuran dan kebenaran data dengan waktu data (velocity).

Namun, data set semacam ini tidak serta-merta menghasilkan intelijen daya-saing. Sebab melekat pada big data ialah masalah validity, veracity (jenis data), value, variability (perubahan), venue (lokasi), vocabulary, dan vagueness (ketidak-jelasan) data (Tsai et al., 2015:1-32) hingga ketersediaan dan keamanan data (pribadi).

Big data kini hadir di sekitar kita dan tiap negara  dan sumber-sumber sering otonom  misalnya sensor lingkungan dan tubuh, perangkat seluler, data klaim administratif, media sosial, email, studi laboratorium, catatan medis elektronik, internet, transaksi bisnis, perangkat dan sensor geospasial, data pendidikan, perawatan kesehatan, teknik, manajemen operasi, genomik, penelitian biomedis, dan lain-lain.

Banyak negara telah menerapkan kebijakan publik intelijen daya-saing. Pemerintah Kanada, Belgia, dan Swiss memelopori kebijakan publik intelijen daya-saing khusus usaha-kecil-menengah. Sejak 1994, Perancis menetapkan kebijakan publik intelijen-daya saing mendukung kinerja UKM. 

Sinergi dan kinerja para pemangku kepentingan usaha, khususnya UKM atau UMKM hendak diciptakan dan didukung melalui kebijakan publik intelijen daya-saing di Perancis. Pemerintah Inggris merilis kebijakan intelijen daya saing  melalui konsep “building the knowledge economy”.

Jepang adalah negara pionir yang memadukan intelijen daya-saing pemerintah dan perusahan. Pada tahun-tahun awal pasca Perang Dunia II, Jepang mengembangkan kultur intelijen daya-saing (Kahaner, 1996:16).

Jepang melibatkan agen-agen sangat terlatih dari badan-badan pemerintah dan perusahan-perusahan swasta, khususnya perusahan dagang untuk mengumpulkan dan melaporkan kondisi-kondisi khusus dari seluruh dunia. Informasi ini dianalisa dan diseminasi ke pimpinan bisnis di seluruh Jepang. (Kahaner, 1996:17)

Sekitar 500 perusahan global tahun 2000 memiliki divisi intelijen daya saing. Perusahan-perusahan ini mempekerjakan tenaga-tenaga terlatih badan intelijen pemerintah guna membangun intelijen daya-saing.

Perusahan-perusahan global asal AS melibatkan mantan tenaga intelijen Pentagon (departemen pertahanan AS), dinas intelijen Central Intelligence Agency (CIA), dan Federal Bureau of Investigation (FBI) guna membangun dan mengembangkan divisi intelijen daya-saing perusahan. Intelijen CIA menyediakan informasi intelijen daya-saing tentang perusahan kompetitor negara lain. (Kahaner 1996: 18)

Kita lihat, Tiongkok dan Korea Selatan telah memiliki kebijakan publik intelijen daya-saing. Tiongkok juga telah memiliki model big data (National Big Data Guizhou) 20 ribu perusahan, fiber optik 8.900 administrasi desa, 20.700 basis stasiun 5G, dan pelatihan SDM. (Xinhua, 2021)

Awal abad 21, Jepang telah memiliki dan menerapkan strategi IT, open data, e-government, peringatan dini bencana, privasi dan keamanan data berbasis big data.

Kita juga melihat penguatan big data pada banyak sektor bisnis, bangsa dan negara misalnya keamanan negara  dan keamanan siber; intelijen strategis; aplikasi big data sektor pemerintah; teknologi big data; HAM dan keamanan big data; intelijen ekonomi; pelayanan publik; mega-sains (iptek); antisipasi dan cegah krisis; peringatan dini; dan mendukung pembuatan keputusan.

Pilihan bangsa Indonesia tentu berbasis filosofi bahwa negara adalah sesuatu yang bernyawa menurut Prof Dr Soepomo dan dasar negara Pancasila; sedangkan pilihan model intelijen ilmiah ialah meraih cita-cita perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah-darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menciptakan ketertiban dunia sesuai amanat alinea 4 Pembukaan UUD 1945.