Pemecatan Lukas Enembe dan Dilema Partai Demokrat

Hal itu mengisyaratkan banyaknya aktor besar yang ingin bermain, mengambil untung, dan mengamankan kepentingannya di Papua melalui upaya penyingkiran Lukas dari posisinya sebagai gubernur Papua.

"Kepentingan itu bisa saja terkait pengamanan sumber-sumber logistik dan resources di Papua hingga upaya penggusuran struktur kekuasaan yang selama ini bertahan di Papua," terang Umam.

Baca juga: Daftar 12 Menteri Indonesia yang Terjerat Kasus Korupsi

Menurut Umam, siapa saja yang bisa "mengambil untung" dari tersingkirnya Lukas Enembe akan mampu menguasai sumber-sumber logistik dan pemenangan suara pemilih Papua dalam kontestasi politik 2024 mendatang.

Mengingat, penggunaan sistem noken dalam mekanisme pemungutan suara masih diterapkan di Papua.

Terkait dugaan muatan politik dalam kasus Enembe, Umam juga mengungkapkan agar KPK bisa menunjukkan sikap netralnya.

"Terkait kekhawatiran penegakan hukum yang bersifat tebang pilih, maka KPK harus bisa membuktikan netralitas, independensi, dan profesionalitasnya," tandas Umam.

Kasus dugaan praktik korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe ini menempatkan Partai Demokrat di posisi yang serba sulit.

Di satu sisi, mereka harus mempercayai kadernya sendiri. Namun, di sisi lainnya, Partai Demokrat juga harus menjaga kredibilitas partainya dalam narasi besar agenda anti-korupsi.

Baca juga: Penangkapan Adelin Lis dan Daftar Panjang Buronan Kasus Korupsi yang Kabur ke Singapura

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Polemik Dugaan Kasus Korupsi Lukas Enembe