KOMPAS.com - Mabes Polri menetapkan tujuh tersangka kasus obstruction of justice. Mereka diduga kuat terlibat tindak pidana menghalangi penyidikan kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.
Tujuh tersangka kasus obstruction of justice, di antaranya Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan Irfan Widyanto.
Para tersangka diduga diduga melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Kemudian, Pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.
Fakta penetapan tujuh tersangka kasus obstruction of justice ini bermunculan usai tim penyidik mendalami dugaan itu secara intens.
Baca juga: Ancaman Hukuman Irjen Ferdy Sambo Usai Ditetapkan Tersangka Pembunuhan Brigadir J
Berikut fakta penetapan tujuh tersangka kasus obstruction of justice pada kasus kematian Brigadir J:
Semula, Direktorat Tindak Pidana Siber Polri menetapkan 6 tersangka kasus obstruction of justice selain Ferdy Sambo.
Namun, malam harinya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa ada satu tambahan tersangka kasus tersebut.
"Ada tambahan terakhir malam ini info dari Direktorat Siber sudah jadi tujuh tersangka," ujarnya, dilansir Kompas.com (1/9/2022).
Tambahan satu tersangka itu adalah Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang juga menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J.
Baca juga: Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo, Ini Peran 5 Tersangka
Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa pihaknya telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) untuk 6 tersangka kecuali Ferdy Sambo.
Surat pertama dikirimkan atas nama tersangka Arif Rahman Arifin pada 24 Agustus 2022.
Kemudian diikuti Chuk Putranto, serta Baiquni Wibowo di hari yang sama. Untuk penetapan 31 Agustus 2022 atas nama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widyanto.
Dalam SPDP tersebut, enam tersangka diduga melanggar Pasal 49 jo. Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.
Baca juga: Akankah Upaya Banding Pemecatan Ferdy Sambo Diterima?