Refleksi Ekonomi Hewan Kurban

Pengelolaan limbah

Soal keberlanjutan, selama ini isu lingkungan sering diabaikan dari ekonomi kurban. Hal ini bukan hanya mencakup kesehatan hewan kurban, melainkan juga keberlanjutan lingkungan sekitarnya seperti pengelolaan limbah dan tempat penjualan hewan kurban. Bisa dibayangkan sekitar 12 persen limbah dihasilkan per bobot domba dan kambing, sedangkan sekitar 43 persen limbah dihasilkan dari bobot sapi.

Sayangnya, sebagian besar limbah dihasilkan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah tanpa pemulihan material dan energi. Meski di sejumlah RPH sudah memiliki sistem pengeloaan limbah, masih banyak penjual ternak tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik.

Masalah limbah juga terjadi di masjid dan mushala penyelenggara kurban yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah kotoran dan darah hasil sembelihan. Lazimnya, limbah darah akan dikubur dalam tanah, sementara beberapa jeroan dicuci dan dibuang ke sungai. Ini berbahaya karena darah menjadi media penyebaran virus yang sangat cepat.

Selain itu, limbah yang termasuk bahan yang tidak dapat dimakan seperti bulu, ligamen, darah, pembuluh darah, jeroan dan produk sampingan hewan lainnya ikut dibuang ke tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah tanpa pemulihan material atau energi.

Untuk tersedianya penampungan limbah perlu mendapat perhatian pemerintah. Sebab limbah hewan kurban seperti darah, kotoran, sisa pakan dan lain-lain tidak boleh keluar dari tempat pemotongan. Jika tidak ditangani dengan cepat, penyebaran PMK akan semakin luas dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akan semakin besar.

Secara jangka panjang, perlu solusi ekologis untuk penanganan limbah yang mencakup pemulihan material dan energi melalui penerapan praktik daur ulang material dan teknologi waste to energy. Teknologi rendering atau pemurnian lemak, misalnya, yang mampu memproses limbah lemak dan jeroan ternak dan mengubahnya menjadi produk bernilai tambah menjadi biodiesel dan gliserol.

Limbah ternak yang kaya akan lemak dan protein memiliki potensi yang sangat baik untuk digunakan sebagai sumber alternatif produksi energi terbarukan dan meningkatkan nilai ekonomis. Tentu saja, implementasi skala nasional sangat mungkin dilakukan meski prosesnya cukup kompleks dan perlu melibatkan banyak pihak termasuk Kementerian Pertanian.