Refleksi Ekonomi Hewan Kurban

Jumlah tersebut belum termasuk ternak sapi yang dipotong para peternak setelah melihat ciri-ciri ternaknya terkena PMK tanpa melakukan tes PCR. Pemeriksaan pasokan sapi di sejumlah wilayah pun semakin ketat dan permintaan hewan kurban khususnya sapi kian melemah. Bahkan beberapa daerah kekurangan stok hewan ternak untuk kurban.

Tahun ini, Kementerian Pertanian memperkirakan kebutuhan pemotongan hewan kurban mencapai 1,81 juta ekor. Potensi ketersediaan hewan kurban mencapai 2,21 juta ekor. Rinciannya per tanggal 10 Juni 2022, kebutuhan sapi untuk hewan kurban di seluruh Indonesia sebanyak 696.574 ekor, sedangkan stoknya sebanyak 822.266 ekor.

Kebutuhan kerbau untuk hewan kurban sebanyak 19.652 ekor, sementara stoknya sebanyak 27.179 ekor. Kemudian, kebutuhan kambing untuk hewan kurban sebanyak 733.783 ekor sedangkan stoknya tersedia 952.390 ekor, serta kebutuhan domba sebanyak 364.393 ekor sedangkan kebutuhannya 403.826 ekor.

Harga hewan kurban

Berdasarkan data tersebut, dari semua varian hewan kurban, baik sapi, kerbau, kambing, dan domba, masih ada surplus sebanyak 391.433 ekor. Sayangnya, permintaan hewan ternak, khususnya sapi turun karena kekhawatiran lemahnya sistem ketertelusuran atau standar keamanan dalam rantai nilai pasokan hewan kurban.

Permintaan yang lemah, bersama dengan kelebihan pasokan sapi, dengan cepat menekan harga sapi di bawah harga normal. Harga tetap rendah sampai kepercayaan konsumen kembali setelah wabah penyakit berakhir atau setidaknya sampai vaksin tersedia merata di seluruh pelosok daerah.

Kondisi itu akan meningkatkan permintaan dan harga hewan substitusi kurban alternatif seperti kambing dan domba, karena sebagian masyarakat menilai kambing jarang terkena PMK.

Biasanya permintaan ternak memang turun saat wabah pertama kali terjadi, yang mengakibatkan turunnya harga. Harga kemudian melambung tajam karena stok sapi menurun dan kepercayaan konsumen kembali. Hal ini disebabkan karena informasi terbatas tentang pengendalian risiko yang tepat.

Kepercayaan konsumen dapat dipulihkan kembali dengan ketersediaan obat-obatan dan ketersediaan vaksin, sehingga harga pasar kembali naik, bahkan terkadang di atas tingkat sebelum wabah. Harga sapi turun biasanya disebabkan panic selling dan berkurangnya konsumsi karena masalah keamanan dan kesehatan hewan ternak.

Maka, komunikasi progresif pemerintah dan kontrol kualitas secara bertahap bisa meminimalkan guncangan dan kepanikan pasar. Dua pekan menjelang Idul Adha biasanya permintaan hewan kurban akan semakin tinggi, kemudian menyebabkan harga ternak melonjak, terlebih lagi jika pemerintah daerah memberlakukan pelarangan impor sapi hidup dari luar negeri dan pembatasan mobilitas ternak antar daerah.

Kebijakan ini berpotensi menurunkan penjualan hewan kurban dan memangkas pendapatan peternak sehingga banyak peternak rentan terlilit utang karena mempertahankan kapasitas produksi mereka. Arus kas kemudian menjadi negatif karena pembayaran pinjaman untuk biaya input utama seperti pakan, anakan sapi, dan kebutuhan untuk menghidupkan kembali peternakan.

Hal itu menyebabkan biaya membengkak dan margin keuntungan menipis karena peternak melakukan penyesuaian seperti penambahan biaya operasional pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) yang membutuhkan banyak tenaga kerja, pendistribusian kurban jarak jauh melalui mobil cooling box, penyediaan customer service, biaya entertaining untuk jamuan-jamuan tim pemasaran guna membantu mendapatkan pasar hewab kurban, dan biaya operasional lainnya.

Kondisi itu memaksa peternak harus terus beradaptasi dengan strategi yang inovatif. Strategi adaptif yang dilakukan terbukti efektif dalam menjaga dan bahkan meningkatkan penjualan hewan kurban saat terjadi wabah.

Sekarang masyarakat lebih nyaman melakukan pembelian secara daring dibandingkan dengan datang langsung ke showcase hewan kurban. Kemudahan sistem pembayaran menjadi faktor terpenting dalam memengaruhi keputusan konsumen. Hal ini perlu digarisbawahi bahwa pentingnya kemampuan adaptasi bisnis agar tetap bertahan dan berkelanjutan di tengah wabah PMK.

Pengelolaan limbah

Soal keberlanjutan, selama ini isu lingkungan sering diabaikan dari ekonomi kurban. Hal ini bukan hanya mencakup kesehatan hewan kurban, melainkan juga keberlanjutan lingkungan sekitarnya seperti pengelolaan limbah dan tempat penjualan hewan kurban. Bisa dibayangkan sekitar 12 persen limbah dihasilkan per bobot domba dan kambing, sedangkan sekitar 43 persen limbah dihasilkan dari bobot sapi.

Sayangnya, sebagian besar limbah dihasilkan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah tanpa pemulihan material dan energi. Meski di sejumlah RPH sudah memiliki sistem pengeloaan limbah, masih banyak penjual ternak tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik.

Masalah limbah juga terjadi di masjid dan mushala penyelenggara kurban yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah kotoran dan darah hasil sembelihan. Lazimnya, limbah darah akan dikubur dalam tanah, sementara beberapa jeroan dicuci dan dibuang ke sungai. Ini berbahaya karena darah menjadi media penyebaran virus yang sangat cepat.

Selain itu, limbah yang termasuk bahan yang tidak dapat dimakan seperti bulu, ligamen, darah, pembuluh darah, jeroan dan produk sampingan hewan lainnya ikut dibuang ke tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sampah tanpa pemulihan material atau energi.

Untuk tersedianya penampungan limbah perlu mendapat perhatian pemerintah. Sebab limbah hewan kurban seperti darah, kotoran, sisa pakan dan lain-lain tidak boleh keluar dari tempat pemotongan. Jika tidak ditangani dengan cepat, penyebaran PMK akan semakin luas dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akan semakin besar.

Secara jangka panjang, perlu solusi ekologis untuk penanganan limbah yang mencakup pemulihan material dan energi melalui penerapan praktik daur ulang material dan teknologi waste to energy. Teknologi rendering atau pemurnian lemak, misalnya, yang mampu memproses limbah lemak dan jeroan ternak dan mengubahnya menjadi produk bernilai tambah menjadi biodiesel dan gliserol.

Limbah ternak yang kaya akan lemak dan protein memiliki potensi yang sangat baik untuk digunakan sebagai sumber alternatif produksi energi terbarukan dan meningkatkan nilai ekonomis. Tentu saja, implementasi skala nasional sangat mungkin dilakukan meski prosesnya cukup kompleks dan perlu melibatkan banyak pihak termasuk Kementerian Pertanian.