Nama-nama yang Dinilai Tepat Menjadi Jubir Presiden Gantikan Fadjroel

KOMPAS.com - Istana belum mengumumkan juru bicara presiden yang baru setelah Fadjroel dilantik sebagai duta besar.

Presiden Joko Widodo melantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 25 Oktober 2021.

Dengan dilantiknya Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman sebagai dubes Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, isu jubir pengganti presiden menguat.

Baca juga: Ramai soal Video Presiden Jokowi Perpanjang PPKM hingga Akhir 2021, Jubir Luhut: Tidak Benar

Berikut ini beberapa nama yang mencuat di publik:

Johan Budi dan Febri Diansyah

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Anggota DPR terpilih periode 2019-2024 Johan Budi saat ditemui seusai pelantikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpendapat Jokowi dapat mempertimbangkan sosok dua mantan juru bicara KPK, Johan Budi dan Febri Diansyah.

"Jubir wajib ada. Figur seperti Johan Budi atau Febri Diansyah yang sukses menjaga KPK bisa dijadikan rujukan," kata Mardani dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 26 Oktober 2021.

Menurut Mardani, memilih juru bicara dengan latar belakang pegiat antikorupsi juga sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Baca juga: Sepak Terjang Achmad Yurianto, dari Jubir Covid-19 hingga Ketua Dewas BPJS Kesehatan

Terlebih saat ini penilaian publik terhadap keseriusan pemerintah terkait agenda pemberantasan korupsi menurun.

Selain itu dia mengingatkan juru bicara presiden yang dipilih hendaknya rendah hati dan jujur.

"Mesti rendah hati, jangan jadi pembela yang buta. Publik perlu kejujuran dan kerendahan hati," kata anggota Komisi II DPR itu.

Baca juga: Mengenal Wiku Adisasmito, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Pengganti Achmad Yurianto

Melansir Kompas.com, 16 September 2021, Johan Budi menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sejak Januari 2016.

Sebelum masuk Istana Kepresidenan, ia merupakan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Johan bahkan sempat menjadi pimpinan KPK.

Pada Pileg 2019, ia bergabung dengan PDI-P dan menjadi calon anggota legislatif dari partai berlambang banteng itu. Johan yang maju di dapil Jawa Timur VII meraih 76.395 suara.

Dia sempat menjadi politisi, tapi jauh sebelumnya memulai kariernya sebagai peneliti dan wartawan.

Baca juga: Pamit Jadi Jubir KPK, Berikut Sepak Terjang Febri Diansyah

Juru Bicara Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan kepada wartawan soal penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/10/2019). KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pd.

Sementara itu Febri Diansyah dikenal sebagai jubir KPK yang mengundurkan diri karena menurutnya kondisi KPK telah berubah usai revisi UU KPK.

Surat pengunduran dirinya disampaikan pada 18 September 2020.

Melansir Kompas.com, 25 September 2021, Febri Diansyah menjabat sebagai Juru Bicara KPK sekaligus Kepala Biro Humas KPK sejak 6 Desember 2016.

Baca juga: Saat Pelantikan Pegawai KPK Tetap Berjalan di Tengah Sorotan Publik...

Jabatan juru bicara ia lepas pada 26 Desember 2019 lalu fokus pada jabatannya sebagai Kepala Biro Humas KPK.

Febri memulai kariernya di KPK pada 2013 sebagai pegawai Fungsional Direktorat Gratifikasi KPK.

Sebelum bergabung di KPK, Febri merupakan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2007 setelah ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Ini Profil dan Harta Kekayaan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Setelah lepas dari KPK, Febri dilantik menjadi Juru Bicara Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi pada 24 September 2021.

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi didirikan oleh masyarakat sipil di depan Gedung ACLC KPK atau gedung lama KPK.

Kantor darurat ini didirikan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.

Baca juga: 5 Fakta soal Bupati Banjarnegara, dari Pamer Slip Gaji hingga Jadi Pesakitan KPK

Pramono Anung

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberi keterangan kepada pers saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memberi pendapat terkait jubir yang tepat untuk presiden.

Menurutnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung layak menjadi juru bicara presiden.

Hal itu karena Pramono Anung dinilai kapabel untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah dan presiden.

"Tetapi apakah beliau yang nanti akan merangkap karena tugasnya sebagai Seskab itu juga cukup berat, ya biar Pak Jokowi yang mempertimbangkan," ujar Arsul, dikutip Kompas.com, 25 Oktober 2021.

Baca juga: Menilik Perbedaan Istana Negara dengan Istana Merdeka, Apa Saja?

Kriteria jubir presiden

Dia juga mengutarakan kriteria jubir yang sebaiknya dipilih oleh presiden. Setidaknya ada 3 kriteria.

Pertama yakni memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik, mempunyai kemampuan koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya, dan harus mudah dihubungi.

"Jadi memang jubirnya itu jubir yang memang jagoan berkomunikasi, bukan jagoan miskomunikasi," tuturnya.

Baca juga: Perjalanan Hidup Wimar Witoelar, dari Aktivis hingga Jubir Presiden

RODERICK ADRIAN MOZES Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha

Adapun usul agar sekretaris kabinet merangkap jabatan sebagai juru bicara presiden sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah.

"Menurut saya harus diperkuat ya, jadi malah saya mengharapakan seskab yang merangkap jubir itu, karena seharusnya juru bicara itu harus punya akses kepada rapat kabinet," kata Fahri.

Baca juga: Meninggal Dunia, Berikut Profil Wimar Witoelar

Melansir Kompas.com, 23 Oktober 2021, Pramono merupakan politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menjadi Sekretaris Kabinet di era kepemimpinan Joko Widodo yang kedua bersama Ma’ruf Amin.

Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014.

Pramono menyelesaikan jenjang S3 di Ilmu Komunikasi Unpad pada 2013. Sebelumnya dia menyelesaikan S2 Manajemen di UGM dan S1 di Teknik Pertambangan ITB.

Baca juga: Mengenal Bintang Mahaputera Nararya, Tanda Jasa yang Akan Diterima Fahri Hamzah dan Fadli Zon

Fahri Hamzah

KOMPAS.com/Haryantipuspasari Inisiator Partai Gelora Fahri Hamzah di di Hotel Regis Arion, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2019).

Mantan jubir KPK Febri Diansyah membuat Twit pada 25 Oktober 2021 lalu ketika isu pengganti jubir presiden menguat.

Menurutnya yang pantas dijadikan jubir presiden selanjutnya adalah Fahri Hamzah. Berikut ini Twit-nya:

"Saya kira @Fahrihamzah cocok menjadi Jubir Pak Jokowi, agar bukan ecek-ecek seperti yg disampaikan di sini".

Baca juga: Presiden Akan Beri Bintang Tanda Jasa untuk Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Apa Maknanya?

Dia juga menyampaikan meski Fahri pernah kritis terhadap presiden, akan tetapi Fahri masih bisa menjadi jubir presiden, karena dia politisi.

Dalam Twit yang dibuatnya pada 26 Oktober disampaikan hal tersebut.

"Banyak yg tanya, apa
@Fahrihamzah
bs jd Jubir Presiden? Bukankah dulu ia kritis ke Jokowi?
Ga jg si..
Fahri itu politisi.. Bahkan tahun lalu ia dukung pencalonan mantu pak Jokowi di Medan.. Sama logikanya dg kemungkinan mendukung siapa saja. Ya ga?"

Baca juga: Fadli Zon dan Fahri Hamzah Akan Mendapat Bintang Tanda Jasa, Apa Saja Kriterianya?

Diketahui, Fahri pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2014-2019. Dia politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat itu.

Setelah selesai menjabat, dia menjadi salah satu pendiri Partai Gelora (Gelombang Rakyat) Indonesia.

Fahri menyelesaikan S2 di Ilmu Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI). Sementara pendidikan S1 dilaluinya di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram) dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Baca juga: Ormas Garbi, Fahri Hamzah dan Perjalanan Partai Gelora...

(Sumber: Kompas.com/Ardito Ramadhan, Sandro Gatra, Luthfia Ayu Azanella, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Irfan Kamil | Editor: Kristian Erdianto, Sandro Gatra, Resa Eka Ayu Sartika, Bayu Galih, Diamanty Meiliana)