"Jokowi Endgame" Itu "Blame Game", "Plis" Deh, Stop

Setelah beberapa kali perpanjangan, Presiden mengambil pengetatan PPKM Mikro (pertengahan Juni). Ketika kasus Covid-19 terus naik, Presiden menetapkan PPKM Darurat.

Pemerintah mengganti lagi istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4(Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021).

Perubahaan istilah ini mengundang kritik banyak pihak. Apalagi substansi di balik kebijakan tersebut sebetulnya sama.

Pemerintah juga terkesan tidak kompak. Beberapa kali terjadi perbedaan pendapat terkait Covid-19. Misalnya, antara Wapres dengan Menko Marves.

Wapres mengatakan situasi Indonesia sangat genting. Menko Marves berpendapat sebaliknya. Dengan percaya diri ia berkata kalau Indonesia sangat terkendali.

Strategi menghindari blame game

Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah bukan hanya membingungkan tetapi juga memberi kesan kuat kalau pemerintah gamang.

Presiden Jokowi juga tidak menerapkan karantina wilayah (lockdown). Di satu sisi pemerintah ingin memutus rantai penularan Covid-19. Pada sisi lain pemerintah ingin agar ekonomi rakyat tetap bergerak.

Hal terakhir ini mutlak diperlukan, sebab jika lockdown diberlakukan, pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar.

UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Wilayah mengatur tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat.

Akhirnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB/ PPKM yang esensinya mirip dengan lockdown. Beberapa pihak lalu menyindir: PSBB rasa lockdown.

Menghadapi serangan blame game, pemerintah umumnya melakukan tiga strategi (Hood, 2011).