KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada para menteri terkait untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan obat-obatan gratis kepada masyarakat.
Bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat,” kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka, Sabtu (18/7/2021).
Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers menjelaskan bahwa secara umum, dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos mengoptimalisasi program bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan BST.
Dia mengatakan PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.
“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian sebanyak 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapatkan tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus,” kata Mensos, dikutip dari konferensi pers yang disiarkan di Youtube Setkab.
Berikut ini daftar bantuan dari pemerintah yang rencananya masih dilanjutkan:
Baca juga: Kapan Bansos BST, PKH, dan BPNT Cair? Cek di cekbansos.kemensos.go.id
Dalam kesempatan itu juga terdapat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia menjelaskan bahwa program PKH masih berlangsung hingga Desember 2021. PKH adalah bantuan yang diberikan bagi:
Sasaran program ini adalah 10 juta keluarga. Karena rata-rata anggota keluarga 4 orang, sehingga total penerima 40 juta orang. Total anggaran untuk program ini adalah Rp 28,31 triliun.
Setiap keluarga mendapatkan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan dari Januari hingga Desember.
"Pemerintah memberikan kartu sembako kepada 18,8 juta keluarga. Di mana yang 10 juta adalah keluarga PKH tadi," kata Sri Mulyani.
BST diperpanjang hingga Agustus dengan target 10 juta KPM. Nilai yang diberikan Rp 300 ribu per KPM per bulan.
Penerima akan langsung mendapatkan jatah 2 bulan yaitu Rp 600.000. Masyarakat pun bisa mengecek penerima bansos tunai melalui laman https://cekbansos.kemensos.go.id/.
Baca juga: Prakerja, Diskon Listrik hingga Kuota Belajar, Ini Bantuan yang Diperpanjang Pemerintah
Besaran BLT Desa adalah Rp 300.000/bulan selama 12 bulan. Pemerintah berencana mempercepat pencairan di bulan Juli.
"Pemerintah desa bisa membayarkan dana desa, kita melakukan relaksasi aturan sehingga mereka tidak punya kendala untuk segera membayarkan kepada kelompok penerima di desa tersebut yang belum mendapat bantuan sosial apapun. Belum dapat PKH, belum dapat sembako, belum dapat BST," ungkap Sri Mulyani.
"Kami akan menambah dan memperpanjang diskon listrik yang harusnya selesai bulan September untuk 32,6 juta pelanggan. Kita akan perpanjang hingga bulan Desember," ujar Sri Mulyani.
Bantuan ini juga akan diperpanjang sampai Desember. Sasarannya ada 1,14 juta pelanggan. Bantuan tersebut diberikan kepada para pelaku usaha kecil menengah.
Program Prakerja akan kembali dibuka, karena pemerintah menambah anggaran dan kuota peserta. Terdapat suntikan Rp 10 triliun. Sehingga nanti program bisa dibuka lagi untuk 2,8 juta peserta.
"Kami akan tambahkan Rp 10 triliun lagi, sehingga program prakerja bisa menambah jumlah peserta dengan tambahan 2,8 juta peserta," ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Cara Mudah Cek Bansos Tunai Online dan 4 Jenis Bantuan dari Pemerintah
"Subsidi kuota kami juga akan dan sudah mengalokasikan agar ini diperpanjang sampai Desember," ungkap Sri Mulyani.
Ada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik yang menjadi sasaran program ini. Pemerintah menambahkan Rp 5,54 triliun untuk menjalankan program ini sampai Desember.
Selain bantuan-bantuan di atas, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog menyalurkan beras dengan total volume sebesar 200.000.000 kg untuk 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST dengan paket besar 10 kg per KPM.
“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Menkeu. Tujuan penyaluran beras untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi,” ujar Mensos.
Selain itu, ada juga bantuan beras sebesar 5 kg khusus merupakan program Kemensos. Bantuan diberikan kepada masyarakat pekerja sektor informal yang tidak bisa bekerja karena terdampak oleh PPKM Darurat.
Mereka di antaranya pedagang kaki lima, pemilik warung, pengemudi ojek, pekerja lepas, dan sebagainya di Jawa dan Bali.
“Data penerima bantuan beras 5 kg ini dari usulan pemerintah daerah. Penerima adalah mereka yang tidak menerima atau di luar penerima 3 jenis bansos reguler, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST,” kata Risma.
Bantuan beras disalurkan melalui Dinsos Kab/Kota untuk warga terdampak Covid-19 di seluruh Kab/Kota di wilayah Jawa dan Bali.
“Masing-masing mendapatkan bantuan 3.000 paket @5 kg untuk 122 kab/kota, dan 6.000 paket @5 kg untuk enam ibukota provinsi,” tutur Risma.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.