Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arti, Komponen dan Contoh Infrastruktur Politik di Indonesia

Kompas.com - 26/06/2021, 06:00 WIB
Farid Assifa

Editor

KOMPAS.com - Arti, komponen dan contoh infrastruktur politik cukup penting dipahami agar bisa menambah wawasan bagi mereka yang belajar tentang politik, terutama politik di Indonesia.

Johan Jasin dalam bukunya, Hukum Tata Negara Suatu Pengantar (2016) menyebutkan bahwa arti infrastruktur politik adalah suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Aktivitas lembaga kemasyarakatan tersebut berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga kenegaraan.

Infrastruktur politik memiliki tujuan utama, yakni menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuataan infrastrukutur politik tidak bisa diremehkan meski berada di luar kekuasaan lembaga formal.

Baca juga: Infrastruktur Politik di Indonesia

Gejolak politik di Indonesia, menurut sejarah, terjadi akibat kekuatan infrastruktur politik yang bergerak karena menginginkan adanya perubahan. Sebut saja gejolak politik yang terjadi pada tahun 1999 ketika runtuhnya masa Orde Baru.

Komponen infrastruktur politik

Arifin Rahman dalam bukunya, Ssitem Politik Indonesia dalam Perspektif Fungsi dan Struktur (2009) menjelaskan bahwa infrastruktur politik terbagi atas beberapa komponen, yaitu:

1. Partai politik

Partai politik merupakan salah satu komponen infrastruktur politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional.

Lembaga ini dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dna cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggita, masyarakat, bangsa, dan negara.

Partai politik juga merupakan salah satu ciri-ciri negara demokrasi. Fungsinya adalah sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur politik.

2. Kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan dianggap masuk kategori infrastruktur politik karena bisa memberi kritik dan masukan kepada pemerintah.

Kelompok ini adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan anggota kelompoknya.

3. Kelompok penekan

Kelompok penekan hampir sama dengan kelompok kepentingan. Namun cara dan sasarannya berbeda.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com