Kemenkes Tegaskan Penghapusan Syarat Domisili Vaksinasi Covid-19 Terbatas di Tempat Berikut

KOMPAS.com - Pandemi virus corona di Indonesia masih berlangsung. Pemerintah pun terus menggenjot program vaksinasi massal Covid-19 guna menekan laju penyebaran virus corona.

Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan target 1 juta dosis per hari, Kementerian Kesehatan baru-baru ini menerbitkan surat edaran untuk menghapus syarat KTP domisili.

Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/1669/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 melalui Kegiatan Pos Pelayanan Vaksinasi dan Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan itu ditujukan kepada semua Direktur RS Vertikal Kemenkes, Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, direktur Poltekkes, dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Baca juga: Ragam Gejala Covid-19, Apa Saja yang Perlu Diwaspadai?

#RilisSehat

Kemenkes Kebut Vaksinasi COVID-19: Perluas Pos Pelayanan dan Menghapus Syarat KTP Domisili @KemenkesRI https://t.co/62B5yWZpE7 pic.twitter.com/P0FLF4E6Dy

— Kemenkes RI (@KemenkesRI) June 25, 2021

Baca juga: Efektivitas Vaksin Covid-19 terhadap Varian Alpha hingga Delta

Lantas, apakah semua rumah sakit atau layanan vaksinasi Covid-19 menghapus syarat KTP domisili?

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, tidak dipersyaratkannya surat keterangan domisili tersebut berlaku di tempat tertentu, dan bukan di semua rumah sakit.

"Hanya di RS vertikal, Kemenkes Poltekkes, dan KKP (Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan)," ungkapnya kepada Kompas.com, Jumat (25/6/2021) malam.

Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah memiliki rencana melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan target vaksinasi 1 juta dosis per hari.

Baca juga: Kemenkes Hapus Syarat KTP Domisili bagi Peserta Vaksin Covid-19, Ini Penjelasannya

Melansir laman Kemenkes, Jumat (25/6/2021), untuk mengejar target tersebut diperlukan pemanfaatan pos pelayanan vaksinasi dan optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan.

Dalam SE itu dinyatakan percepatan vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan melalui kegiatan pos pelayanan vaksinasi dan bekerjasama dengan TNI, Polri, Organisasi masyarakat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes, serta peran aktif dunia usaha.

“Pos pelayanan vaksinasi Kemenkes di antaranya ada di Hang Jebat dan semua UPT Vertikal Kementerian Kesehatan, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, dan Poltekkes. Pos pelayanan tersebut dapat memberikan pelayanan kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP,” ungkap SE yang diterbitkan pada 24 Juni 2021 itu.

Baca juga: 33 RS yang Jalankan Program Vaksinasi Covid-19 Tanpa Syarat Domisili

Melansir laman Yankes Kemenkes, terdapat 33 RS Vertikal Kemenkes.

Untuk mendaftarnya bisa diakses di laman: SIRS Yankes Kemenkes.

Sementara itu, daftar KKP di Indonesia bisa diakses di laman ini: Sinkarkes Kemenkes.

Lalu, data Poltekkes Kemenkes bisa diakses di laman berikut: BPPSDMK Kemenkes.

Totalnya ada 38 Poltekkes Kemenkes.

Baca juga: Penambahan Kasus Covid-19 Indonesia Peringkat Ke-5 Sedunia

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Efektivitas Vaksin Covid-19 Tangkal Varian Alpha hingga Delta