Mengenal KLB Demokrat dan Beragam Aturannya...

Adapun peserta Kongres atau KLB yakni Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Perwakilan Luar Negeri dan Organisasi Sayap yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Baca juga: Mengintip Jejak Pendirian Masyumi, Partai yang Kini Dideklarasikan Lagi...

Dinilai tidak sah

AHY memberikan sejumlah alasannya terkait KLB yang dinilainya tidak sah tersebut.

Pertama, ia menilai KLB yang diselenggarakan tidak sesuai atau tidak berdasarkan pada Konstitusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

"Artinya sekali lagi, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya konstitusi masing-masing. Punya AD/ART masing-masing. Partai Demokrat juga sama, memiliki AD/ART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal," tegasnya.

Baca juga: Mengapa Indonesia Tak Memiliki Partai Buruh?

AHY menjelaskan, berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, untuk menyelenggarakan KLB persyaratannya harus disetujui, didukung dan dihadiri 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Selain itu AHY mengungkapkan apabila KLB ingin diselenggarakan maka harus meminta persetujuan, dukungan, dan dihadiri oleh 1/2 dari jumah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"Kedua-duanya adalah angka minimal, bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB, berdasarkan AD/ART kami," katanya lagi.

Baca juga: Amien Rais Umumkan Partai Baru, Apa Saja Syarat Mendirikan Partai?

Akan tetapi adanya kehadiran DPD dan DPC saja menurutnya tidak cukup untuk menggelar KLB yang sah.

Hal ini karena berdasarkan AD/ART, KLB harus mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai. Saat ini, jabatan MTP Partai Demokrat dipegang oleh SBY.

"Ketiga pasal ataupun klausul tersebut, tidak dipenuhi. Sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut. Harusnya 2/3 DPD, faktanya seluruh Ketua DPD Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka berada di daerah masing-masing," katanya lagi.

Baca juga: Mengapa Munas Partai Rawan Menimbulkan Perpecahan?

Tidak pernah memberikan persetujuan KLB

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, penyelenggaraan KLB tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat.

"Mari kita uji sekarang, apakah KLB Deli Serdang ini sah secara hukum? Ingat negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 UUD 1945. Majelis Tinggi yang saya pimpin berjumlah 16 orang, tidak pernah mengusulkan KLB. Jadi syarat pertama sudah gugur," kata SBY, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

SBY juga menegaskan bahwa usulan KLB dari DPD dan DPC, harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai, posisi yang saat ini dia jabat.

SBY mengaku, tidak pernah memberikan persetujuan untuk melaksanakan KLB tersebut.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, dari Bermasalah sejak Era SBY hingga Bungkamnya Erick Thohir